Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Premium dan Pertalite akan Dihapus

Soal Penghapusan Premium dan Pertalite, Fraksi PKS: Tidak Tepat Waktu, Akan Memberatkan Beban Rakyat

Mulyanto data yang digunakan sebagai alasan penghapusan BBM murah tersebut tidak valid dan mengada-ada.

Soal Penghapusan Premium dan Pertalite, Fraksi PKS: Tidak Tepat Waktu, Akan Memberatkan Beban Rakyat
IST
SPBU Pertamina. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto, menolak wacana Direktur Pertamina, Nicke Widyawati, menghapuskan BBM jenis Premium dan Pertalite.

Menurut Mulyanto data yang digunakan sebagai alasan penghapusan BBM murah tersebut tidak valid dan mengada-ada.

Anggota Komisi VII DPR RI itu menyebut penghapusan BBM jenis Premium dan Pertalite secara serta-merta akan memberatkan rakyat, yang masih menanggung beban pandemi Covid-19.

Baca: Soal Program Ganti Premium dengan Pertalite, Menteri ESDM : Untuk Kurangi Masalah Polusi 

"Ini adalah program yang tidak tepat waktu. PKS menolak program-program Pemerintah yang hanya akan memberatkan rakyat yang tengah menderita, baik secara kesehatan maupun ekonomi sekarang ini," ujar Mulyanto kepada wartawan, Kamis (3/9/2020).

Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI, (31/8/2020), Dirut Pertamina Nicke Widyawati, menyampaikan rencana penghapusan BBM jenis Premium dan Pertalite.

Nicke menilai saat ini terjadi penurunan permintaan Premium dan terjadi peningkatan permintaan Pertalite dan Pertamax selama tahun 2020, termasuk pada masa pandemi sekalipun.

Baca: Premium dan Pertalite Masih Tersedia di Pasaran, Pertamina Minta Masyarakat Tidak Khawatir

"Yang saya amati di lapangan, permintaan terhadap Premium itu tetap tinggi. Yang terjadi bukanlah permintaan yang turun, tetapi supply yang dibatasi," kata Mulyanto.

"Kalau supply dilepas, tanpa kontrol ketat, permintaan pasti akan naik. Karena pada prinsipnya masyarakat masih membutuhkan BBM yang murah. Tingkat ekonomi dan daya beli masyarakat masih sebatas itu," imbuh Mulyanto.

Mulyanto mendukung upaya Pertamina menghadirkan BBM ramah lingkungan sebagaimana yang diatur dalam Paris Agreement 2015; standar EURO 4, serta Permen KLHK No. 20 tahun 2017 terkait dengan BBM bersih.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: chaerul umam
Editor: Hendra Gunawan
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas