Disamping, mereka juga akan menghambat ekspor Indonesia yang masuk ke negera mereka.
Namun demikian, kata Mulyanto, Indonesia tidak boleh kalah dari berbagai tekanan perdagangan internasional ini.

"Soal kedaulatan pangan kita adalah harga mati. Ini tidak bisa-ditawar-tawar lagi. Impor tidak boleh dilakukan pada saat musim panen dan produksi dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan yang ada," ujarnya.

Pembelaan dan perlindungan politik kita kepada petani adalah melalui pemihakan kita pada produk pangan domestik.

Karenanya, perlakuan atas produk dalam negeri dan produk impor jelas akan berbeda. Karena ini bentuk dari pemihakkan tersebut.

"Untuk itu, kita harus menggunakan seluruh instrumen perdagangan yang kita miliki untuk membela kedaulatan pangan kita," kata mantan Irjen Kementerian Pertanian era Presiden SBY ini.

Disamping itu, lanjut Mulyanto, rumusan pasal-pasal dalam RUU Cipta Kerja disesuaikan sedemikian rupa, sehingga tetap menjaga ruh pemihakkan terhadap petani dan kedaulatan pangan nasional dan tetap tidak bertentangan dengan aturan WTO.

"Ini kan soal wording yang bagus, sementara soal substansi mestinya tidak berubah. Secara politik, soal sikap pembelaan kita pada kepentingan nasional dan kedaulatan pangan nasional kita, tidak akan berubah," pungkas Mulyanto.