Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Virus Corona

Banggar DPR Nilai Perlunya Kebijakan Antisipasi Pasar Keuangan Akibat PSBB Jakarta

Said juga meminta agar BI bisa terus berkoordinasi bersama dengan pemangku kebijakan lain untuk menjaga nilai tukar rupiah.

Banggar DPR Nilai Perlunya Kebijakan Antisipasi Pasar Keuangan Akibat PSBB Jakarta
TRIBUNNEWS.COM/IST
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, MH Said Abdullah. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah mengkritik keras kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah gagal dalam menangani pandemi virus corona atau Covid-19.  

Hal ini tercermin dari sikap pemerintah DKI yang tidak memiliki action plan dalam menangani virus mematikan ini sehingga memakan banyak korban di sektor kesehatan dan ekonomi serta sektor keuangan.

“Saya menilai, mereka tidak punya action plan tentang kebijakan publik. Dampaknya memukul banyak sektor, mulai sosial, ekonomi dan kesehatan,” tegas Said Abdullah di Jakarta, Jumat (11/9/2020).

Sebelumnya, Indeks Harga saham Gabungan (IHSG) anjlok hingga 5,01% atau turun 257,92 poin ke level 4.891,46 pada perdagangan Kamis, 10 September 2020.  

Baca: Menteri Airlangga Sebut IHSG Siang Ini Jatuh karena Kebijakan PSBB Ketat oleh Anies Baswedan

Kapitalisasi pasar pun ludes terbakar hampir Rp 300 triliun. 

IHSG terperosok ke zona merah setelah pemerintah DKI Jakarta mengumumkan rencana menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara total pada Senin, 14 September 2020.

Bursa Efek Indonesia (BEI) sempat memberlakukan pembekuan sementara perdagangan (trading halt) lantaran indeks yang jatuh hingga 5% pada Kamis, 10 September 2020.  

“Saya mendukung langkah otoritas di Bursa dengan menghentikan sementara (trading halt) sebagai respon panic selling para trader di pasar bursa,” ujar Said. 

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian ini meminta otoritas BEI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat evaluasi atas kebijakan auto rejection dibawah minus 7 persen yang diberlakukan oleh BEI bila nyatanya berdampak pada munculnya over reaction bagi para pelaku pasar di pasar saham.  

Sebab kebijakan ini tidak ada benchmark-nya di otoritas bursa lainnya.

Halaman
123
Ikuti kami di
Editor: Hasanudin Aco
Sumber: Kontan
  Loading comments...

Produk Populer

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas