TRIBUNNEWS.COM, Jakarta - Pemerintah diminta segera melakukan terobosan untuk memberdayakan potensi pasar dalam negeri agar mampu bersaing dengan produk impor.

Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Anggota Komisi XI DPR Hasbi Anshory usai mendampingi Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel melakukan kunjungan lapangan ke kawasan industri Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, Senin (21/9/2020).

Hasbi Anshory mendesak Pemerintah agar memberi perhatian serius kepada perusahaan/manufaktur yang berproduksi di dalam negeri untuk meningkatkan iklim investasi asing di Indonesia.

"Pemerintah harus menjaga pasar domestik sekitar 265 juta rakyat Indonesia. Potensi pasar lokal yang besar tersebut merupakan modal kuat untuk menarik investor asing, bukan hanya sebagai target pasar dari barang-barang impor," kata Hasbi Anshory.

Politikus dari Fraksi Partai Nasdem ini menjelaskan potensi pasar lokal yang besar merupakan modal kuat untuk menarik investor asing.

"Kalau tetap bergantung impor dan tidak mendorong produksi dalam negeri, maka jangan berharap investor (asing-red) masuk ke Indonesia," kata Hasbi.

Baca: Ekonomi Melambat, UKM Bisa Ambil Peran di Pasar Dalam Negeri

Hasbi Anshory mencontohkan produk baterai. Sebanyak 95 persen, target pasar ekspor dan hanya 5 persen untuk pasar lokal.

Atas kondisi tersebut, Hasbi mendorong pemerintah membuat terobosan agar perusahaan/pabrik lokal yang sudah berjalan diberikan insentif agar tetap stabil beroperasi di Indonesia.

Hasbi mengungkapkan ada stimulus yang dianggarkan Menkeu sebesar Rp120 triliun yang bisa dialokasikan untuk insentif pajak dan insentif lainnya.

"Kalau kita mengharapkan investor baru dan diberi insentif, bagaimana nasib perusahaan/pabrik dalam negeri yang sudah berjalan? Itu yang perlu diperhatikan pemerintah, apalagi produk perusahaan tersebut kualitas ekspor," ujar wakil rakyat dapil Jambi tersebut.

Hasbi menambahkan langkah ketiga yang dilakukan pemerintah adalah mendorong agar masyarakat dan instansi pemerintahan (Kementerian/Lembaga) untuk mengkonsumsi/membelanjakan produk dalam negeri.

Menurut Hasbi, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bisa diberdayakan untuk belanja produk dalam negeri mengingat selama ini di e-katalog, banyak belanja produk impor.

"Perlu didorong gunakan produk dalam negeri sehingga bisa mendorong industri dalam negeri. Jangan gunakan produk-produk Indonesia, hanya slogan tetapi juga harus diimplementasikan," katanya.