Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Resesi ekonomi sudah di depan mata, hanya tinggal menunggu cap stempel pada Oktober 2020.

Lantas bagaimana nasib UMKM sebagai penyumbang 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dan 97 persen tenaga kerja?

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah menyampaikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah bukan kali ini saja berada di situasi sulit, terlanjur sering, dan bahkan kenormalan.

Turunnya daya beli masyarakat akibat meningkatnya jumlah pengangguran dan bertambahnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) juga terjadi di masa-masa krisis 1998 dan 2008.

"Tidak hanya karena pandemi Covid-19, UMKM di situasi apapun sama yaitu fragile atau rapuh," kata Piter kepada Tribunnews.com, Senin (28/9/2020).

"Hanya saja pada tahun ini jauh lebih berat dari pada tahun 1998/2008. Tetapi pada tahun ini pemerintah memberikan banyak program bantuan," ucapnya.

Meski sudah di depan mata, menurutnya, kondisi Indonesia saat ini sudah sangat lebih baik untuk head to head dengan gejolak ekonomi.

Dia menyebut dari sisi mikro perusahaan-perusahaan sudah lebih kuat karena sudah cukup banyak yang menerapkan GCG secara baik.

Secara makro, fundamental Indonesia juga sudah lebih baik menyusul dukungan kelembagaan mulai dari OJK, LPS, dan KSSK.

"Dari sisi perundangan kita punya UU PPSK dan Perppu 2020," imbuhnya.

Dukungan Pemerintah ke UMKM

Pemerintah terus mempercepat penyaluran dan memperluas sasaran UMKM yang mendapat bantuan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Realisasi penyaluran sejumlah program PEN sektor UMKM mengalami kemajuan dengan capaian lebih dari 70 persen