TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Kementerian Koperasi dan UKM mengajak masyarakat kelas menengah untuk mengubah orientasi berpikir dari mencari pekerjaan menjadi menciptakan lapangan kerja baru.

Sebab pandemi Covid-19 telah memberikan dampak terhadap tingginya angka pemutusan hubungan kerja. Dengan menciptakan lapangan kerja baru, dampak PHK diharapkan dapat diminimalisir.

“Ini membutuhkan edukasi, membutuhkan bantuan dari rekan-rekan media bagaimana kita bisa mendorong kelas-kelas menengah kita supaya orientasinya bukan mencari pekerjaan, tapi mereka diharapkan setelah selesai menempuh pendidikan perguruan tinggi kemudian bersama-sama mencarikan atau mendirikan suatu usaha yang bisa menyerap lapangan pekerjaan,” ungkap Deputi Bidang Pengembangan SDM, KemenkopUKM, Arif Rahman Hakim sela-sela kegiatan Pelatihan Kewirausahaan di Bogor, Jawa Barat, Minggu (11/10/2020).

Menurut Arif, masalah PHK sementara menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah yang harus segera dicarikan solusinya agar tidak memberikan efek domino.

“Kita semua sudah mengetahui banyak sekali perusahaan yang berhentikan sementara pegawainya, tentu ini menjadi tantangan di 2021 akan berat. Pemerintah harus menyediakan lapangan usaha yang mencukupi dan salah satu yang harus kita upayakan adalah menumbukan wirausaha-wirausaha baru,” tutur Arif.

Berdasarkan baseline pemerintah, jumlah wirausaha di Indonesia saat ini sekitar 8 juta atau 3,47 persen dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 260 juta jiwa.

“Di dalam RPJMN kami diminta untuk bisa menumbuhkan di angka 3,9 persen atau sekitar 9,7 juta maka kita harus mampu menambah 1,5 juta setiap tahun berarti sekitar 500 ribu wirausaha baru yang harus bisa dicapai,” katanya.

Arif mengajak seluruh kementerian dan lembaga (K/L) yang memiliki binaan koperasi dan UKM untuk bersinergi dan konsolidasi dalam program penumbuhan kewirausahaan. Ia mengatakan pihaknya sudah memetakan gambaran di lapangan, yang menyebutkan ada 18 K/L yang terkait dengan program pembinaan koperasi dan UKM.

“Untuk menumbuhkan kewirausahaan ada 18 K/L yang mempunyai kegiatan untuk memberdayakan dan menumbuhkan wirausaha baru mulai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kemenristek, dan Pendidikan,” ujar dia.

Kemudian dari kalangan dunia usaha, perguruan tinggi, maupun asosiasi pengusaha juga mempunyai program kewirausahaan.

“Meskipun sekarang banyak yang berguguran, yang tumbuh juga mudah-mudahan tetap ada terutama di sektor-sektor pertanian, pengelolaan hasil-hasil pertanian, perikanan, peternakan. Mudah-mudahan ini menjadi penyangga di masa yang tidak mudah ini,” tukas Arif.

Selain itu lanjut Arif, pemerintah juga mempunyai target menambah jumlah startup berbasis teknologi informasi atau Startup Digital sebanyak 750 setiap tahun.

Program itu merupakan bagian dari misi untuk membuat Indonesia menjadi titik fokus ekonomi digital di Asia yang tujuannya tidak hanya meningkatkan jumlah startup, tapi juga membangun perusahaan digital yang andal.

“Ini juga upaya yang tentu tidak mudah, perlu berkoordinasi dengan stakeholders terkait karena upaya untuk menumbuhkan kewirausahaan, menumbuhkan startup bukan hanya kegiatan di Kementerian Koperasi dan UKM, kalau saya lihat di Perpres kita lebih banyak ke perumusan kebijakan dan koordinasi, makanya anggaran di Kemenkop tidak besar masih di bawah sekitar Rp 1 triliun. Sementara PR-nya untuk membina 64,1 juta pelaku UMKM,” papar Arif.

Dorong Lahirnya 750 Startup Digital Setiap Tahun

Kementerian Koperasi dan UKM dikatakan Arif Rahman Hakim mempunyai Pekerjaan Rumah, dan target diantaranya adalah upaya terus meningkatkan kontribusi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB).

“Kalau dilihat dari data yang ada, kontribusi UMKM ini sangat signifikan terhadap perekonomian nasional, karena jumlahnya 99,6 persen dan PDB sekitar 61 persen,” kata Arif Rahman Hakim 

Menurut Arif, tahun ini diharapkan kontribusi PDB UMKM naik sekitar 65 persen, dan ini membutuhkan support bagaimana bisa menumbuhkan semangat kepada koperasi dan UKM untuk terus meningkatkan produktivitasnya, karena untuk hal itu tentu pengetahuan pelaku UMKM harus ditingkatkan.

“Kalau pengetahuannya tidak ditingkatkan, tentu produk-produknya sangat terbatas,” katanya.

Arif membandingkan dengan pelaku usaha mikro kecil menengah di negara tetangga, dan tentu kemampuan pelaku UMKM dalam negeri harus ditingkatkan, terutama masalah disiplin dalam memanfaatkan waktu.

KemenkopUKM, kata Arif, terus mendorong pertumbuhan kewirausahaan. Tahun ini banyak sekali perusahaan yang memberhentikan karyawannya sebagai dampak dari pandemi Covid-19, dan kondisi ini akan tidak jauh berbeda dengan tahun depan.

Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban menyiapkan lapangan kerja atau usaha yang mencukupi, dan salah satu yang harus diupayakan adalah menumbuhkan kewirausahaan atau wirausaha-wirausaha baru.

Tahun lalu, jelas Arif, angka baseline atau jumlah pelaku usaha yang mempunyai tempat usaha jumlahnya sekitar 8 juta atau sekotar 3,47 persen. Sementra dalam RPJMN, KemenkopUKM diminta membuka usaha diangka 3,9 persen atau sekitar 9,7 juta, artinya harus mampu menambah sekitar 1,5 juta, dan setiap tahun harus lahir sekitar 500 wirausaha baru.

Realitas ini, papar Arif, memerlukan edukasi bagaimana bisa mendorong kelas-kelas menengah supaya orientasinya bukan mencari pekerjaan, tetapi diharapkan setelah mereka menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi kemudian bisa berama-sama mencarikan atau mendirikan usaha untuk bisa menyerap tenaga kerja yang terus meningkat.

Selain itu, katanya, wirausaha yang dalam bentuk konvensional bisa juga punya target menumbuhkan startup atau wirausaha baru berbasis teknologi informasi yang ditargetkan 750 startup baru setiap tahun.

“Ini tentu upaya yang tidak mudah dan perlu koordinasi dengan stakeholder terkait,” kata Arif.

Upaya untuk menumbuhkan startup ini, jelas Arif, bukan hanya tupoksi KemenkopUKM, dan KemenkopUKM jika dicermati dari Perpresnya lebih banyak pada masalah perumusan kebijakan dan koordinasi.

Makanya anggaran di KemenkopUKM tidak besar, kurang dari Rp 1 triliun, sementara pekerjaan rumahnya untuk membina sekitar 64,1 juta pelaku usaha.