TRIBUNNEWS.COM - Pandemi covid-19 berdampak besar bagi kehidupan banyak orang.

Tak sedikit pekerja yang dirumahkan seiring perusahaan tempat mereka bekerja mengalami masalah finansial.

Sementara, sebagian karyawan yang bekerja dari rumah atau Work From Home mengeluhkan berkurangnya penghasilan karena adanya pemotongan gaji.

Beban perekonomian akibat pandemi dinilai terasa sangat berat. Terlebih pekerja harian atau pekerja lepas yang mengandalkan pemasukan setiap harinya.

Baca juga: Presiden Jokowi Bakal Salurkan Bantuan Modal Usaha Kepada 12 Juta Pedagang

Namun, saat ini pemerintah mulai melonggarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan adaptasi kebiasaan baru, yakni menerapkan protokol kesehatan.

Yang jadi pertanyaan, apa yang mesti dilakukan orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja alias PHK?

Di satu sisi, pandemi belum sepenuhnya dikendalikan. Lapangan pekerjaan juga terbatas. Oleh karenanya, mau tak mau ya harus memulai usaha.

Baca juga: Dukung UMKM Kerajinan Kulit, Waskita Beri Pinjaman Modal Usaha untuk 8 Mitra Binaan di Garut

Tapi bagaimana caranya apabila tak punya modal? Sementara pinjam ke bank tak punya jaminan.
Urban Development rupanya punya solusi soal itu, yakni memanfaatkan kartu kredit untuk investasi membangun bisnis.

Ketika kesulitan mendapatkan pendanaan untuk modal usaha, limit kartu kredit pun bisa jadi pilihan dana segar yang bisa dimanfaatkan.

Stevanus Rocky, Founder sekaligus CEO Urban Development, mengatakan berbisnis menggunakan kartu kredit bukanlah sesuatu yang ilegal.

Menurut dia, boleh saja memanfaatkan kartu kredit untuk hal yang produktif seperti modal usaha.

“Kalau kita pikirkan lagi, sayangkan punya hak memanfaatkan dana kartu kredit untuk keperluan konsumtif. Kenapa kita tidak coba kartu kredit yang ada untuk membuka usaha,” kata Rocky.

Rocky menambahkan, memakai kartu kredit untuk investasi modal usaha tentu saja ada resikonya. Kalau tidak diperhitungkan secara matang, bisa jadi boomerang untuk keuangan kita sendiri.

Baca juga: Pemerintah Tanggung Iuran Pesangon Saat PHK, Bukan Pengusaha atau Pekerja