Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail 

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA  - Juru Bicara Presiden bidang Hukum Dini Purwono mengatakan bahwa pasal 6 dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja, salah merujuk. Seharusnya pasal tersebut merujuk kepada pasal 4a bukan pada pasal 5 ayat 1.

"Sesuai konteksnya pasal 6 itu harusnya merujuk ke pasal 4a," kata dia kepada wartawan, Jumat, (6/11/2020).

Untuk diketahui, belum sehari sejak ditandatangani presiden, Undang-undang Cipta Kerja sudah menuai banyak kritikan. Undang undang nomor 11 tahun 2020 dinilai banyak kejanggalan. 

Misalnya dalam pasal 6 UU Ciptaker yang isinya merujuk pada pasal 5 ayat 1, namun rujukan tersebut tidak ada.

Baca juga: INDEF: Regulasi Riset dan Teknologi di UU Cipta Kerja Banyak Untungkan Asing

Pasal 6 dalam Undang-undang setebal 1187 halaman tersebut berbunyi merujuk pada ayat 1 pasal 5. Namun, di pasal 5 tidak ada ayat 1. 

Pasal 5 berbunyi:

"Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait".

Baca juga: Polemik Salah Ketik di Naskah UU Cipta Kerja, Ini Kata Yusril Ihza Mahendra

Pasal 6 berbunyi:Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;
b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha; 
c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; d. penyederhanaan persyaratan investasi.
Menurut Dini, kesalahan penulisan, kemungkinan karena ada pergeseran pasal-pasal dalam Undang-undang Cipta Kerja yang ditandatangani Presiden 2 November lalu.

"Tapi mungkin krn ada pergeseran pasal-pasal jadi rujukan dalam pasal 6 itu sekarang jadi tidak tepat," pungkasnya.