Siapapun Presiden AS, Ekonom Sebut RI Tidak Bisa Maksimalkan Fasilitas Dagang
Indonesia mendapatkan fasilitas Generalized System of Preferences (GSP), tapi malah tidak dimanfaatkan maksimal.
Editor: Sanusi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, siapapun Presiden Amerika Serikat (AS), hubungan dagang dengan Indonesia murni pertimbangan bisnis, bukan politik.
Enny mencontohkan, Indonesia mendapatkan fasilitas Generalized System of Preferences (GSP), tapi malah tidak dimanfaatkan maksimal.
Baca juga: Wamendag Jelaskan Alasan Negosiasi Kesepakatan GSP Indonesia-AS Berjalan Alot
"Murni pertimbangan bisnis, Indonesia masih dapat GSP, tapi hanya 13 persen dari ekspor. Ini salah Indonesia masih diberikan fasilitas GSP, tapi tidak dioptimalkan," ujarnya saat dihubungi Tribunnews, Jumat (13/11/2020).
GSP sendiri merupakan fasilitas perdagangan berupa pembebasan tarif bea masuk yang diberikan secara unilateral oleh pemerintah AS kepada negara-negara berkembang di dunia sejak tahun 1974.
"Fasilitas GSP ribuan item. Indonesia hanya ratusan item yang dimanfaatkan," kata Enny.
Karena itu, dia menambahkan, terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden AS tidak akan berpengaruh signifikan kalau dari dalam negeri tidak ada perbaikan.
"Itu persoalan utamanya di Indonesia, bukan Amerika. Ini agar Indonesia bisa manfaatkan GSP," pungkasnya.
