Namun para investor yang telah menanamkan modalnya untuk memproduksi komoditi ini juga menhadapi banyak kendala. Seperti perizinan lahan dan infrstruktur pendukung.

Ketua Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) Toni Tanduk, mengatakan investasi garam membutuhkan dukungan dari pemerintah, diantaranya mengenai kemudahan perizinan dan infrastruktur seperti jalan atau pelabuhan.

Di negera lain seperti India, infrastruktur jalan dibangun hingga ke ladang garam. Sementara di indonesia jalan di ladang garam hanya bisa dilewati sepeda.

“Saya ikut mendampingi pengembangan indsutri garam di Malaka NTT oleh PT IDK,. Soal perizinan lahan ini memang masih menjadi masalah yang perlu diselesaikan pemerintah."

"Begitu juga dengan jalan dan pelabuhan. Di Teluk Malaka itu berdekatan dengan lautanm hindia, jadi membutuhkan kapal pengangkut garam yang sangat besar,” jelasnya.

Pengamat ekonomi Faisal Basri meyakini investor dalam negeri mampu menanamkan investasinya di sektor penggaraman, tanpa perlu dari luar. Garam dinilai sangat strategis meski belum mendapat perhatian serius dari pemerintah.

“Garam begitu penting bagi kehidupan, tapi masih dilihat kecil oleh pemerintah. Wajar jika tidak ada peoyek strategis nasional yang mengarah kesana. Yang dibangun jalan tol, bukan jaaln ke sentra-sentra pabrik garam,” ungkapnya.