Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Jepang dikabarkan akan menghentikan penjualan mobil baru dengan mesin konvensional pada 2030 mendatang.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian, Taufiek Bawazier mengatakan perubahan atau shifting dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik yang dilakukan oleh Jepang sejalan dengan target jangka panjang mereka dalam mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Baca juga: Mobil Listrik Pertama Mazda Berhasil Lolos Uji Moose

Baca juga: Peneliti Pilih Plug in Hybrid Layaknya Nissan Kicks e-Power untuk Masuki Era Mobil Listrik Murni

"Pemerintah Jepang menargetkan penurunan emisi GRK sebesar 80 persen per-kendaraan dan khusus untuk kendaraan penumpang, ditargetkan pengurangan emisi GRK sebesar 90 persen melalui penjualan 100 persen EV oleh manufaktur di Jepang pada 2050," tutur Taufiek kepada Tribunnews, Senin (7/12/2020).

Selain itu, Taufiek melihat bahwa pemerintah Jepang berambisi merealisasikan target "Well-to-Wheel Zero Emission" dengan bekerja sama dengan institusi global guna mencapai target Zero Emission di sisi suplai energi, melalui penggunaan pembangkit listrik rendah emisi dan ramah lingkungan.

Tak ingin ketinggalan dalam menciptakan lingkungan lebih bersih, pemerintah Indonesia juga menargetkan pada tahun 2030 penurunan emisi GRK sebesar 29 persen dengan upaya sendiri.

Dengan dukungan internasional berupa transfer teknologi, peningkatan kapasitas dan sebagainya, Indonesia juga menargetkan penurunan GRK sebesar 41 persen.

"Dalam rangka mendukung target tersebut, produksi kendaraan listrik pada tahun 2030 ditargetkan mencapai 25 persen dari total produksi nasional. Dimana angka 25 persen tersebut termasuk didalamnya kendaraan Hybrid, Plug in Hybrid, Battery Electric Vehicle, dan Fuel Cell Electric Vehicle," terang Taufiek.

Sejalan dengan upaya tersebut, pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden No 55/2019 terkait percepatan program Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KBL-BB) untuk transportasi jalan.

PP ini akan diselenggarakkan melalui percepatan pengembangan industri KBL-BB dalam negeri, pemberian insentif, penyediaaan infrastruktur pengisian listrik dan pengaturan tarif tenaga listrik untuk KBL-BB, pemenuhan terhadap ketentuan teknis KBL-BB, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Terkait dengan insentif perpajakan, dalam Peraturan Pemerintah No 73/2019 tentang Barang-Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) disebutkan untuk KBL-BB dikenakan PPnBM sebesar nol persen.

Disamping itu, berbagai insentif juga telah dikeluarkan untuk mendorong pasar dan industrialisasi KBL-BB di Indonesia, diantaranya insentif pajak daerah (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor/BBN-KB dan Pajak Kendaraan Bermotor/PKB) sebesar 0-30 persen dari dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor.

Kemudian, uang muka minimum sebesar nol persen dan gratis tambah daya listrik untuk pemilik mobil listrik atau diskon 75 persen untuk pemilik sepeda motor listrik, serta Tax Holiday, Mini Tax Holiday, Tax Allowance, Pembebasan Bea Masuk, Bea Masuk Ditanggung Pemerintah/BMDTP, serta Super Tax Deduction yang dapat dimanfaatkan oleh calon investor KBl-BB.