10 Institusi Diajak Riset di Sektor Transportasi Publik
Budi Karya Sumadi menyebutkan, kerjasama dengan institusi tersebut untuk mendukung pencapaian agenda prioritas di sektor transportasi.
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews, Hari Darmawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menggandeng 10 institusi, yang terdiri dari kementerian, lembaga survei, organisasi profesi dan perguruan tinggi untuk memperkuat riset di sektor transportasi.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan, kerjasama dengan institusi tersebut untuk mendukung pencapaian agenda prioritas di sektor transportasi.
"Tentunya kami sangat membutuhkan dukungan riset untuk merumuskan rekomendasi suatu kebijakan, untuk sektor transportasi publik," kata Budi Karya dalam keterangannya, Rabu (9/12/2020).
Baca juga: Travel Gelap Dinilai Merugikan Pebisnis Transportasi Umum Resmi
Ia menambahkan, maka dari itu kolaborasi dengan institusi sangat diperlukan karena Kemenhub tentunya tidak bisa bekerja sendiri untuk membuat transportasi publik menjadi lebih baik.
Baca juga: Tol Trans Sumatera Akan Gairahkan Bisnis Transportasi Bus AKAP
Budi Karya juga mengungkapkan, bahwa institusi yang diajak bekerja sama yakni Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan, Universitas Diponegoro, Universitas Udayana, Universitas Sriwijaya, Universitas Riau, Universitas Nusa Cendana, Universitas Cenderawasih, Universitas Pattimura dan Persatuan Insinyur Indonesia.
"Selain itu, saya juga telah menginstruksikan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenhub agar melakukan kerjasama dengan sejumlah pemangku kepentingan di sektor transportasi," kata Budi Karya.
Sementara itu menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan Umiyatun Hayati, kerjasama dengan institusi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penelitian.
"Hal ini dilaksanakan agar meningkatkan efektivitas dan efisiensi penelitian, sehingga penelitian yang dihasilkan dapat lebih berkualitas dan terukur outcome-nya dan menjadi dasar dalam perumusan rekomendasi kebijakan di bidang transportasi," kata Hayati.