TRIBUNNEWS.COM - Di hadapan Pimpinan Daerah (PD) Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jakarta Pusat, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyatakan prihatin dengan perkembangan Covid-19 yang menimpa Indonesia.

Hingga kini, virus asal Tiongkok itu belum ditemukan obatnya. Bahkan, 1,2 juta vaksin yang sudah sampai di Indonesia, belum mendapat izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Vaksin tersebut juga belum mendapatkan sertifikat halal Majelis Ulama Indonesia. Bahkan Uji klinis tahap 3 dari Biofarma, lembaga yang menguji efektivitas dan keamanan vaksin tersebut pun belum keluar.

Padahal hingga saat ini, jumlah korban terpapar Covid-19 di Indonesia sudah lebih dari 600.000 orang. Dari jumlah tersebut 18.511 orang diantaranya berakhir dengan kematian. Dari 18.511 korban meninggal, sebanyak 207 diantaranya merupakan para kyai dan nyai.

"Berdasar data Rabithoh Ma'hadiyah Islamiah Nahdlatul Ulama (NU), sebanyak 207 kyai dan nyai meninggal, karena Covid-19. Lebih dari 3000 santri dari 110 pesantren, terpapar Covid-19," kata Hidayat Nur Wahid menambahkan.

Padahal, jumlah tersebut baru berasal dari pesantren di lingkungan NU. Sementara Pondok Pesantren di luar lingkungan NU, jumlahnya mencapai 50 persen. Artinya, jumlah kyai dan nyai yang meninggal akibat Covid-19 berpotensi lebih besar. Demikian juga jumlah santri dan pondok pesantren yang terpapar Covid-19, kemungkinan lebih banyak lagi.

Pernyataan itu disampaikan secara daring oleh Hidayat Nur Wahid, pada acara Temu Tokoh Nasional - Keagamaan kerjasama MPR RI dengan Pimpinan Daerah (PD) Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jakarta Pusat. Acara tersebut berlangsung di Hotel Arjuna Puncak, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (12/12/2020). Tema yang dibahas pada acara tersebut adalah Dengan Semangat Keagamaan Kita Tingkatkan Persatuan dan Kesatuan Umat.

Ikut hadir pada acara tersebut, KH. Makmun Al Ayubi (Ketua DMI Prov. DKI Jakarta), KH. Tubagus Irwan Kurniawan S. Kom, MM (Ketua DMI Kab. Bogor), KH. Ahmad Badhowi (Penasihat DMI Jakarta Pusat), KH. Ahmad Fanari (Penasihat DMI Jakarta Pusat), Ust. Syawaluddin Hidayat S. Pdi (Ketua DMI Jakarta Pusat), serta H. Muhamad MPD (Sekjend DMI Jakarta Pusat).

Selain memakan korban sakit dan meninggal, Covid-19 juga meruntuhkan berbagai sektor kehidupan masyarakat Indonesia. Hampir satu tahun lamanya, dunia pendidikan tidak dapat melaksanakan kegiatannya secara normal. Selama itu banyak sektor usaha yang mengalami kebangkrutan dan gulung tikar. Pengangguran dan hutang negara juga terus bertambah akibat Covid-19.

"Kondisi semakin parah, tapi kita tidak tahu kapan krisis akibat pandemi Covid-19 ini akan berakhir. Tetapi situasi ini tidak boleh membuat bangsa Indonesia, terpecah belah dan tercerai berai. Umat harus berjuang untuk tetap bersatu padu," kata Hidayat Nur Wahid lagi.

Kesatu paduan umat, kata Hidayat sudah terbukti mampu menyelesaikan persoalan bangsa. Seperti yang terjadi, saat Negara Indonesia terancam dijajah kembali oleh kolonialis. Dimulai dari resolusi jihad yang dikumandangkan KH. Hasyim Asy'ari, arek-arek Surabaya, kyai dan santri, keluar dari pondok untuk mengangkat senjata melawan penjajah Belanda.

"Pada pertemuan para ulama (Kongres Umat Islam) di Yogyakarta, 7-8 November 1945, diputuskan mendukung Fatwa Resolusi Jihad yang dikumandangkan KH. Hasyim Asy'ari. Keputusan serupa diambil PB Muhammadiyah yang mengumandangkan Amanat Jihad pada 28 Mei 1946. Semua bersatu, hingga upaya terakhir Belanda memecah belah NKRI pun berhasil digagalkan M. Natsir yang mengeluarkan Mosi Integral M. Natsir. Mosi tersebut menolak RIS bikinan Belanda dan kembali ke NKRI," kata HNW sapaan akrab Hidayat Nur Wahid.

HNW percaya, kesulitan apapun akan bisa diatasi asal bangsa Indonesia memegang teguh prinsip persatuan dan kesatuan. Terbukti dari dulu, bangsa Indonesia teruji, mampu mengatasi segala persoalan berkat persatuan dan kesatuan.

"Kegentingan menyoal dasar dan ideologi Pancasila, juga sempat terjadi sesaat setelah Indonesia merdeka. Tetapi, berkat keihklasan para ulama menghilangkan tujuh kata dalam Piagam Jakarta, selamatlah NKRI dari perpecahan," kata Hidayat menambahkan. (*)