Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Menurut Ekonom INDEF, Ini Tugas Sandiaga Uno yang Ditinggalkan Wishnutama

Terkait penyaluran bantuan stimulus bagi pelaku usaha di sektor pariwisata, menurutnya, bantuan ini sebelumnya agak terlambat disalurkan.

Penulis: Fitri Wulandari
Editor: Sanusi
zoom-in Menurut Ekonom INDEF, Ini Tugas Sandiaga Uno yang Ditinggalkan Wishnutama
IST
Sandiaga Uno 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom INDEF Bhima Yudhistira mengatakan ada sejumlah tugas yang ditinggalkan Wishnutama dan harus ditangani Sandiaga Uno setelah menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) di masa pandemi virus corona (Covid-19) ini.

Terkait penyaluran bantuan stimulus bagi pelaku usaha di sektor pariwisata, menurutnya, bantuan ini sebelumnya agak terlambat disalurkan.

Baca juga: Strategi Sandiaga Uno Genjot Sektor Pariwisata dan Industri Kreatif Indonesia

Baca juga: Tak Lagi Jabat Menparekraf, Ini Kalimat Perpisahan Wishnutama, Tulis Harapan untuk Sandiaga Uno

"Yang lebih penting lagi adalah stimulus khususnya bantuan untuk dunia usaha di sektor pariwisata agak terlambat untuk disalurkan. Baru bantuan bantuan itu ada di semester kedua, jadi insentif-insentif untuk pelaku usaha di sektor pariwisata cenderung terlambat diberikan," ujar Bhima, kepada Tribunnews, Selasa (22/12/2020).

Selanjutnya untuk bidang ekonomi kreatif, ia menilai jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) produk kreatif yang tergabung dalam e-commerce atau go digital, masih tergolong rendah.

"Kemudian untuk ekonomi kreatifnya sendiri, ini porsi dari pelaku usaha UMKM khsususnya di ekonomi kreatif selama masa pandemi ini yang masuk ke dalam marketplace e-commerce relatif rendah," jelas Bhima.

Sehingga saat ini produk impor masih mendominasi penjualan online di e-commerce tanah air.

Berita Rekomendasi

"Jadi produk-produk yang ada di e-commerce pun masih dominan barang-barang impor," kata Bhima.

Selanjutnya, kata Bhima, masih ada persoalan lainnya yang harus ditangani Sandiaga, yakni terkait strategi untuk menekan persaingan antara pelaku industri hiburan tanah air dengan platform yang menawarkan tayangan hiburan.

"Kemudian juga terkait dengan dukungan yang tidak optimal dari Kementerian Pariwisata untuk menjaga agar para sineas,kemudian aktris dan aktor untuk bisa bersaing dengan platform baru misalkan Netflix ya," papar Bhima.

Bhima menekankan bahwa hal itu menjadi poin kurangnya proteksi Kemenparekraf terhadap kelanjutan bisnis di industri perfilman tanah air selama masa pandemi ini.

"Jadi banyak yang kemudian merasa proteksi terhadap sineas dalam negeri ini cenderung rendah di eranya Pak Wishnutama, itu mungkin yang menjadi catatan," pungkas Bhima.

Sementara munculnya nama Sandiaga Uno sebagai Menparekraf menggantikan Wishnutama dianggap lebih bernuansa politis dibandingkan ekonomi.

Bhima melihat Sandiaga tidak terlalu cocok untuk mendorong pengembangan bisnis di sektor pariwisata.

"Terkait dengan masuknya Sandiaga di Kemenparekraf ini kan juga untuk mengakomodir lebih, alasan yang sifatnya politis sebenarnya, dibandingkan dengan alasan untuk mendorong sektor pariwisata," jelas Bhima.

Menurutnya, Sandiaga menjadi salah satu nama menteri baru yang perlu mempelajari pola birokrasi di tingkat kementerian, karena ia sebelumnya belum pernah menjabat sebagai Menteri.

"Ada juga pos-pos yang mungkin perlu mempelajari kembali pola birokrasi di kementerian, karena sebelumnya mungkin belum pernah di posisi jabatan publik sebagai menteri, misal Menparekraf," kata Bhima.

Lebih lanjut ia pun menilai susunan kabinet hasil reshuffle kali ini cukup unik, karena ada nama pebisnis seperti Budi Gunadi Sadikin yang ditempatkan pada posisi Menteri Kesehatan.

"Ya susunan kabinet yang baru ini menurut saya adalah susunan kabinet yang cukup unik ya reshuffle kali ini. Kenapa cukup unik? karena bidang ekonomi justru ditempatkan di pos kesehatan ya," pungkas Bhima.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas