Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Ada Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Jawa-Bali, Apindo: Belum Tentu Kasus Positif Covid-19 Turun

kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di beberapa wilayah Jawa dan Bali Senin pekan depan akan bikin kerugian tambah besar

Penulis: Yanuar Riezqi Yovanda
Editor: Sanusi
zoom-in Ada Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Jawa-Bali, Apindo: Belum Tentu Kasus Positif Covid-19 Turun
Kompas.com
Pekerja yang menggunakan masker saat menyeberangi zebra cross di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2020). PSBB kembali diterapkan tanggal 14 September 2020, berbagai aktivitas kembali dibatasi yakni aktivitas perkantoran, usaha, transportasi, hingga fasilitas umum. (PSBB Jakarta 14 September 2020) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebutkan kebijakan
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di beberapa wilayah Jawa dan Bali Senin pekan depan akan bikin kerugian tambah besar karena belum tentu kasus positif Covid-19 turun.

Dewan Pertimbangan Apindo Christ Kanter mengatakan, pemerintah mengambil langkah itu memang untuk menekan kasus positif virus Covid-19 yang kian meningkat.

Baca juga: Menko Airlangga: BPOM Telah Kantongi Data Uji Klinis Hingga EUA Sinovac dari Turki dan Brazil

"Kerugian sudah pasti, tapi menurut saya pada masa sekarang di mana yang positif (Covid-19 sudah begitu tinggi dan persentase kasus positif dari jumlah tes di Indonesia jadi satu di antara yang tertinggi," ujarnya melalui pesan WhatsApp kepada Tribunnews, Jumat (8/1/2021).

Selain itu, Christ menjelaskan, apalagi semua rumah sakit juga sudah dalam kapasitas penuh, sehingga mau tidak mau harus ada kebijakan PSBB baru.

Baca juga: Airlangga Hartarto: Kita Tidak Lockdown, Hanya Pembatasan dan Bukan Pelarangan

Namun, dia mengungkapkan, sebenarnya lebih baik kebijakan penguncian aktivitas total atau lockdown dari Sabang hingga Merauke ketimbang PSBB Jawa-Bali.

"Penerapan lockdown harus total dan bukan parsial seperti yang sekarang berlaku karena kesehatan rakyat adalah prioritas tertinggi," katanya.

BERITA TERKAIT

Sementara itu, meski lockdown dampaknya untuk ekonomi pastinya akan sangat menderita, tapi itu hanya di awal saja.

Dia menyarankan, pemerintah juga harus turun langsung memberikan bantuan sosial yang tepat sasaran selama periode lockdown, sehingga pemulihan ekonomi bisa seperti huruf V, bukan lambang Nike layaknya melalui kebijakan PSBB.

"Pemerintah harus fokus dalam bantuan di semua aspek, sekarang ini kan bocornya sangat besar, tapi apapun itu, kondisi rakyat yang terinfeksi sudah sangat tinggi. Contohnya di Amerika Serikat, kasus positif Covid-19 22 juta, tapi yang sudah di tes 265 juta orang atau 8,5 persen dari populasi, sementara kasus positif Covid-19 di Indonesia 797 ribu dari yang di tes 7,7 juta orang atau artinya 10,4 persen dan masalah yang paling darurat yakni semua rumah sakit dan ICU penuh," pungkas Christ.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Wiki Populer

© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas