Pemerintah Kembangkan Lumbung Ikan Nasional di Maluku, Target Produksi 750 Ribu Ton
akan dibangun Kawasan Terpadu Pelabuhan Perikanan guna menunjang proses produksi, pengolahan, hingga pemasaran menjadi lebih efektif dan efisien.
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah mengembangkan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) melalui kementerian/lembaga terkait.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, nantinya di Maluku akan dibangun Kawasan Terpadu Pelabuhan Perikanan guna menunjang proses produksi, pengolahan, hingga pemasaran menjadi lebih efektif dan efisien.
LIN akan memiliki kantor pelabuhan perikanan, dermaga, cold storage dan pabrik es, gedung laboratorium, tempat pemasaran ikan modern, hingga pusat kuliner.
“Jadi saya pikir Maluku harus menjadi tempat tumbuhnya ekonomi baru. Kita ini orang bahari, harusnya kita menjadi kuat dan hebat di bahari," kata Menteri saat kunjungan ke lokasi pembangunan LIN di Desa Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Jumat (5/2/2021).
Baca juga: Realisasi KUR KKP Sektor Perikanan Rp 5,2 Triliun pada 2020
Ada pula infrastruktur pendukung lain seperti kawasan industri pengolahan ikan dan industri galangan kapal.
Akan disiapkan juga fasilitas permodalan dari perbankan dan fasilitasi asuransi bagi pekerja di sektor kelautan dan perikanan.
Baca juga: Bakamla Halau Kapal Pengawas Perikanan Vietnam di Laut Natuna
Maluku terpilih menjadi lokasi pengembangan LIN sebab provinsi ini memiliki potensi produksi perikanan yang melimpah, baik perikanan tangkap juga budidaya.
“Estimasi produksi perikanan yang bisa dihasilkan dari sub-sektor perikanan tangkap dan budidaya mencapai 750 ribu ton per tahun. Sedangkan tenaga kerja yang terserap diperkirakan lebih dari 30 ribu orang,” urainya.
Menteri KKP mengaku sudah minta Dirjen PT membuat semacam zonasi di wilayah-wilayah penangkapan dan dihitung lagi berapa sebetulnya kapasitas perikanan yang ada.
Dalam kesempatan yang sama Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjelaskan, paling lama tahun 2022 pembangunan infrastruktur pendukung pengembangan Maluku sebagai LIN harus sudah bisa berjalan.
Pihak independen juga dilibatkan dalam peninjuan lokasi untuk memberi masukan supaya pembangunan LIN benar-benar bermanfaat ke depannya.
"Pembangunan infrastruktur yang terintregasi antara pelabuhan, kawasan industri perikanan dan pelabuhan perikanan harus disatukan di satu kawasan. Sesuai arahan Presiden ini harus segera dilakukan, karena di hampir semua provinsi investasi sudah dilakukan, yang belum di Maluku," ujarnya.