Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fandi Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kabar terbaru pembangunan Ibu Kota baru Indonesia akhirnya menemui kejelasan.

Pembangunan yang sudah dimulai sejak 2019 ini dipastikan tak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN.

Hal itu dipastikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa yang mengatakan pembangunan proyek ibu kota baru di sejumlah wilayah di Provinsi Kalimantan Timur tetap akan berlanjut tanpa menggunakan APBN sebagai sumber utama pendanaan.

Baca juga: Bappenas Perkirakan Virus Covid-19 di RI Akan Terkendali Pada September 2021

Politisi PPP ini mengatakan dalam pengerjaan proyek tersebut pemerintah tak menjadikan APBN sebagai sumber utama pembiayaan. Pemerintah juga menggunakan dana investasi swasta melalui skema kontrak Build Operate Transfer (BOT).

Baca juga: Presiden Jokowi Tugaskan Bappenas Susun Ulang Sistem Perlindungan Sosial

"Pemerintah memastikan pembiayaan proyek ibu kota negara tak sepenuhnya menggunakan dana APBN. Untuk membangun infrastruktur di ibu kota baru, pemerintah juga menggandeng swasta untuk membiayai proyek itu dalam upaya menggenjot investasi," kata Suharso dalam konferensi pers perkembangan ekonomi di Indonesia di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (9/2/2021).

Meski sempat tertunda, pengerjaan proyek kota baru akan dimulai kembali apabila pandemi Covid-19 berhasil dikendalikan atau menunjukkan tanda-tanda penurunan. Untuk itu pemerintah terus berusaha agar sukses menekan angka reproduksi efektif atau penularan di bawah 1 persen.

"Akan dilanjutkan setelah pandemi Covid-19 melandai. Bagaimana pandemi bisa kita kendalikan? Kita harus mencapai angka penularan di bawah 1 persen dan target pemerintah supaya mencapai 0,9 persen. Pemerintah optimis hal itu bisa tercapai apabila herd immunity tercapai pada bulan September 2021," ungkapnya.

Suharso juga mengatakan, pengerjaan awal ibu kota baru akan berfokus pada proyek pemukiman dan perkantoran yang direncanakan bakal rampung pada tahun 2024. Untuk menggarap proyek ituit, dana yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 600 triliun.

"Intinya pemerintah tidak perlu mengeluarkan anggaran yang besar langsung ratusan triliun untuk membangun infrastruktur. Cukup pemerintah sewa saja rumah dan kantor kepada investor swasta agar pengerjaan proyek itu juga berdampak pada nilai investasi yang tinggi," papar Suharso.

Suharso sangat optimis proyek pengerjaan infrastruktur ibu kota baru juga akan memberikan dampak yang baik untuk perekonomian nasional. Di antaranya akan menyerap sekitar 1,2-1,3 juta tenaga kerja.

"Dengan demikian perumahan dan perkantoran bisa dibangun oleh swasta yang menanam modal besar di proyek ibu kota baru. Dengan demikian industri properti akan berkembang. Selain itu akan banyak tenaga kerja akan terserap sebanyak 1,2 sampai 1,3 juta pekerja," tuturnya.