Mufti mengatakan, karena ini merupakan aksi korporasi yang sangat strategis, maka Komisi VI akan melakukan pendalaman-pendalaman karena memang belum menerima penjelasan yang benar-benar detail dan terbuka.

"Apakah nanti modelnya holding, atau akuisisi, atau merger. Kita juga harus cek nanti bagaimana nasib karyawan PNM dan Pegadaian, bagaimana skema bisnisnya, jangan-jangan akan susah bagi rakyat kecil untuk mengakses Pegadaian karena sistemnya berubah rumit seperti perbankan. Perlu dikaji semua," ujarnya.

"Kami akan serap semua aspirasi. Juga undang serikat pekerja. Dan para pengamat yang seimbang, bukan hanya yang meng-endorse rencana ini dengan alasan yang manis-manis saja. Ini strategis lho, tiga entitas bisnis yang berkaitan dengan rakyat kecil," pungkasnya.

Merespons rencana itu, Direktur Utama (Dirut) BRI Sunarso mengatakan keputusan tersebut sepenuhnya ada di pemegang saham. BRI nantinya akan mengikuti semua keputusan pemegang saham.

"Dalam rangka holding ultra mikro ini, meskipun semua sudah sangat menunggu pertanyaan saya, itu domainnya pemegang saham, dan kami adalah pihak yang akan diholdingkan, sehingga jawabannya adalah kami serahkan ke pemegang saham dan kami akan mengikuti arahan pemegang saham," kata Sunarso dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) BRI yang digelar virtual, Kamis (21/1/2021).

Pakar ekonomi UI Faisal Basri meminta Menteri BUMN Erick Thohir membatalkan rencana peleburan tiga BUMN, yakni PT Pegadaian (Persero) dengan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

Ia menilai rencana holdingnisasi ketiga perusahaan plat merah tersebut tidak tepat dikarenakan masing-masing perusahaan memiliki intensitas berbeda.

"Jika ingin membuat PNM dan Pegadaian melaju kencang, bukan di bawah ketiak perbankan,” ucap Faisal dalam Seminar Nasional Serikat Pekerja (SP) Pegadaian yang digelar secara virtual, Rabu (13/1/2021).

Peran Pegadaian selama ini untuk membantu kesulitas likuiditas jangka pendek. Jika ini digabung, tak akan bisa memperdalam sektor keuangan.

Faisal lantas menganalogikan pegabungan ketiga BUMN ini ibarat makanan enak yang disatukan dalam satu wadah. Hasilnya, bukan rasa makanan itu jadi lebih baik, justru sebaliknya rasa makanan itu tidak layak untuk dinikmati.

Faisal menambahkan, rencana Menteri BUMN untuk membentuk induk perusahaan atau holding company guna memperkuat sektor UMKM justru bertentangan dengan gagasan pemerintah untuk memajukan UMKM secara totalitas. Hal ini juga memberi kesan seolah-olah persoalan yang dihadapi UMKM hanya masalah keuangan.

“Ibarat makanan enak, dicampur-campur rasanya jadi tidak enak. Pecel enak, steak enak, sayur asam enak. Tapi kalau semua digabung rasanya, kita tidak tahu. Yang tadinya enak kalau digabung, semua jadi tidak enak,” tutur Faisal.

PT Pegadaian (Persero) berdiri sejak 1901 merupakan satu-satunya BUMN yang masih bertahan dan concern memerangi praktek ijon, renternir dan lintah darat.

Sejak didirikan Pegadaian tetap concern pada tujuan pendiriannya, melayani wong cilik dan masyarakat marginal.