Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Urusan Insentif Nakes Diserahkan ke Pemda, Dipotong Atau Tidak Bukan Urusan Kemenkeu

Segala keputusan terkait adanya pemangkasan insentif nakes atau tidak bukan tanggung jawab Kementerian Keuangan.

Urusan Insentif Nakes Diserahkan ke Pemda, Dipotong Atau Tidak Bukan Urusan Kemenkeu
TRIBUN JABAR/TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Tim medis Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) menyuntikan vaksin Covid-19 Sinovac kepada tenaga kesehatan (nakes) pada pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Bagi SDM Kesehatan Provinsi Jawa Barat, di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Jalan Tamansari, Kota Bandung, Rabu (17/2/2021). Vaksinasi Covid-19 dosis kedua yang diselenggarakan dua hari pada 17 - 18 Februari 2021 itu diikuti sekitar 2.250 SDM Kesehatan se-Kota Bandung. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan, untuk pencairan uang insentif untuk tenaga kesehatan (nakes) pihaknya hanya mengacu pada sistem dengan menyalurkan anggaran melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Karena itu, segala keputusan terkait adanya pemangkasan insentif nakes atau tidak bukan tanggung jawab Kementerian Keuangan.

"Kemenkeu hanya membayar, yang punya kebijakan dan diskresi itu Kemenkes dan pemda atau dinas kesehatan," ujarnya melalui pesan singkat kepada Tribunnews, Rabu (24/2/2021).

Kendati demikian, Yustinus menjelaskan, tidak seluruhnya juga penyaluran insentif nakes di bawah tanggung jawab Kemenkes.

Bisa jadi, keputusan pemotongan insentif nakes jika benar terjadi ada di pemerintah daerah (pemda) yang membawahi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

"Tidak semuanya di bawah Kemenkes, tapi yang RSUD di bawah pemda, sebaiknya dielaborasi ke Kemenkes. Makasih dibantuin ya mas, semoga bisa dijelaskan dengan baik oleh Kemenkes," papar Yustinus.

Baca juga: KPK Dapat Info Insentif Nakes di Sumut Disunat 70 Persen, Berikut Jawaban Satgas Covid

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menyatakan, soal dugaan adanya pemotongan insentif untuk nakes perlu didalami dulu.

Khususnya oleh pihak Kementerian Kesehatan sebagai penanggung jawab dari pemberian insentif kepada nakes di tengah pandemi Covid-19.

Baca juga: KPK Peringatkan Pengelola Rumah Sakit, Jangan Potong Insentif Nakes

"Perlu dilihat dulu persisnya hal tersebut oleh dinas kesehatan dan Kementerian Kesehatan," ujarnya melalui pesan singkat kepada Tribunnews, Rabu (24/2/2021).

Karena itu, Askolani mewakili Kemenkeu meminta agar laporan kepada KPK itu tidak dilihat hanya dari sebelah pihak saja tanpa adanya rincian lebih lanjut.

Halaman
12
Penulis: Yanuar R Yovanda
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas