Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah diminta menghitung secara seksama terkait pembangunan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara (IKN), Kalimantan Timur, pada tahun ini.

Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad mengatakan, kondisi keuangan APBN pada saat ini sedang tertekan akibat penurunan penerimaan negara.

"Rencana groundbreaking pembangunan IKN tahun ini, harus dihitung secara mendalam, jangan sampai macet di tengah jalan," ucap Kamarussamad saat dihubungi, Rabu (17/3/2021).

Menurutnya, keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan IKN, diperkirakan juga tidak akan signifikan karena sedang tertekan pandemi Covid-19.

"Jika mengandalkan skema lain, sumber pembiayaan yang melibatkan investor atau pihak swasta, dalam kondisi ekonomi seperti ini tentu sulit diharapkan maksimal," paparnya.

Namun, politikus Gerindra itu mengapresiasi rencana pemerintah yang menginginkan perayaan HUT RI pada 2024, dapat dilaksanakan di Kalimantan Timur, sebagai IKN baru.

"Perayaan 17 Agustus 2024 di IKN merupakan langkah tepat, untuk membangkitkan semangat nasionalisme dari Kalimantan," tuturnya.

Pemerintah Diminta Tunda Pembangunan Ibu Kota Negara Tahun Ini, Fokus Tangani Pandemi

Pemerintah diminta menunda pembangunan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara (IKN), Kalimantan Timur, hingga pandemi Covid-19 bisa ditanggulangi.

"Pemerintah seharusnya menunda rencana pembangunan ibu kota negara di tahun ini, dan fokus pada penanganan Covid-19 beserta dampaknya," ujar Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati saat dihubungi, Rabu (17/3/2021).

Menurut Anis, saat kondisi di dalam negeri belum dilanda pandemi Covid-19, proyek ibu kota negara telah menuai kontroversi di masyarakat karena dianggap tidak memikirkan dampak ekonomi yang signifikan.

Apalagi di saat munculnya wabah Covid-19, yang menekan semua sektor-sektor ekonomi.

"Kita belum tahu kapan Covid-19 ini berakhir, dan dampak ekonominya membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk memulihkannya kembali," tutur politikus PKS itu.