Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta tambahan anggaran Rp 2,5 triliun untuk mendukung perluasan program padat karya tunai.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (17/3/2021).

"Diharapkan oleh Bapak Presiden untuk menajamkan program padat karya tunai. Kami sudah berkirim surat kepada ibu-bapak sekalian Komisi V untuk bisa menambahkan alokasi aspirasi padat karya," urainya.

Baca juga: Menteri PUPR Sebut Proyek Normalisasi Kali Bekasi Sudah Dikerjakan Bertahap

Menteri Basuki menegaskan saat ini sedang dilakukan pembahasan dengan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan perihal rencana tambahan anggaran sebesar Rp 2,5 triliun.

Dalam paparannya, usulan penambahan anggaran akan digunakan untuk perbaikan tanggul, normalisasi, dan pemeliharaan sungai sebesar Rp 600 miliar.

Baca juga: Dua Waduk Buatan PUPR Cuma Beri Kontribusi 11 Persen Atasi Banjir Jakarta

Lalu revitalisasi drainase, perbaikan lereng dan jembatan, bronjong, dan perkerasan bahu yakni sebesar Rp 800 miliar.

Adapun kegiatan lainnya adalah Pamsimas atau SPAM Perdesaan dan Sanitasi Perdesaan sebesar Rp 500 miliar, dan pembangunan rumah khusus dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) senilai Rp 600 miliar.

"Kementerian PUPR tahun ini melakukan refocusing anggaran di mana terjadi perubahan pagi dari Rp 149,81 triliun menjadi Rp 134,89 triliun. Untuk anggaran program padat karya tunai alokasi anggarannya mengalami kenaikan yang semula Rp 12,18 triliun pada saat rapat kerja yang lalu menjadi Rp 23,34 triliun," kata pria yang akrab disapa Pak Bas ini.

Menteri Basuki menyebut program padat karya tunai tahun ini ditargetkan bisa menyerap setidaknya 1,23 juta tenaga kerja.