TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah diminta menggunakan APBN 2021 untuk agenda-agenda prioritas, seperti penanganan pandemi Covid-19 yang sampai saat ini belum reda. 

"Prioritas APBN 2021 hendaknya ke penanganan Covid-19, dan pemulihan ekonomi," ujar Ekonom Universitas Indonesia dan Direktur Riset Indef, Berly Martawardaya saat dihubungi, Sabtu (20/3/2021).

Namun, jika pemerintah tetap akan membangun Istana Presiden di Ibu Kota Negara (IKN), Kalimantan Timur pada tahun ini, Berly meminta agar anggaranya diungkap ke publik.

"Pemerintah perlu menyampaikan ke publik berapa alokasi dana APBN 2021 untuk IKN, serta pola KBPU yang akan dilaksanakan dengan swasta," papar Berly. 

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenes Suharso Monoarfa mengatakan, pembangunan Istana Kepresidenan di IKN dapat dimulai pada tahun ini jika masterplan berjalan sesuai rencana. 

"Kalau semuanya berjalan dengan baik dan sesuai dengan rancangan dimasterplan yang disusun, dan detail plan yang sudah disiapkan. Kami optimis mudah-mudahan Istana Presiden bisa di groundbreaking pada tahun ini," papar Suharso saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR. 

Baca juga: Isran Noor Sebut Tahun Ini Groundbreaking Istana Presiden IKN di Kaltim

Menurutnya, jika pembangunan tersebut dapat terjadi pada tahun ini, maka semua sektor ekonomi akan terdorong naik seiring meningkatnya kepercayaan investor. 

"Kalau itu memang bisa dilakukan, bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Timur Indonesia, dan nasional secara umum, utamanya di sektor-sektor konstruksi, sektor real estat dan kemudian sektor konsumsi," paparnya.

Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 2019, pemindahan ibu kota membutuhkan anggaran sebanyak Rp 466 triliun. 

Dari jumlah itu, APBN hanya mengambil porsi Rp 30,6 triliun (6,56 persen) dan sisa kebutuhan anggaran dipenuhi swasta Rp 435,4 triliun (93,43 persen).

Itu pun anggaran Rp 340,4 triliun disediakan melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta sisanya Rp 95 triliun disediakan swasta murni.