Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Impor Beras

Ombudsman Sebut Ada Potensi Maladministrasi terkait Kebijakan Impor Beras

Ombudsman meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan kembali rakortas untuk menunda keputusan impor beras.

Ombudsman Sebut Ada Potensi Maladministrasi terkait Kebijakan Impor Beras
Tribunnews.com/ Dennis Destryawan
Direktur Utama Bulog Budi Waseso dalam webinar yang digelar Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) bertajuk Impor Beras dan Garam, Adu Nasib Petani vs Pemburu Rente, Kamis (25/3/2021). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polemik kebijakan impor beras mendapat perhatian Ombudsman RI.

Lembaga itu melihat ada potensi cacat administrasi atau maladministrasi terkait mekanisme pengambilan kebijakan impor beras sebanyak 1 juta ton.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan, pihaknya meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan kembali rakortas untuk menunda keputusan impor beras.

Setidaknya penundaan hingga Mei 2021 guna mengetahui lebih dulu data valid mengenai hasil panen raya dalam negeri dan pengadaan beras oleh Bulog.

"Ombudsman meminta Kemenko Perekonomian untuk melaksanakan rakortas guna menunda keputusan impor hingga menunggu perkembangan panen dan pengadaan oleh Bulog pada awal Mei," kata Yeka dalam keterangannya, Sabtu (27/3/2021).

Baca juga: Jokowi Batalkan Impor Beras, PPP: Langkah Tepat

Baca juga: Jokowi Minta Debat Polemik Impor Beras Dihentikan: Harga Gabah Bisa Anjlok

Menurutnya, Ombudsman tak melihat ada indikator yang mengharuskan keran impor dibuka, baik itu dari sisi produksi maupun harga beras.

Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan produksi tahun ini akan sedikit lebih tinggi dari tahun lalu.

Di sisi lain, total stok beras nasional saat ini mencapai lebih dari 5 juta ton yang diyakini masih relatif aman.

Terdiri dari Bulog 883.585 ton, penggilingan 1 juta ton, Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) 30.600 ton, lumbung pangan masyarakat (LPM) 6.300 ton, rumah tangga 3,2 juta ton, serta hotel, restoran, kafe (horeka) 260.200 ton.

Halaman
123
Ikuti kami di
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Dewi Agustina
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas