TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah telah memutuskan melarang mudik lebaran tahun 2021. Keputusan ini diambil setelah melihat pengalaman libur-libur panjang sebelumnya yang kerap meningkatkan angka penularan Covid-19.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, keputusan pelarangan mudik ini merupakan hasil konsultasi dengan Presiden Jokowi dan jajaran menteri untuk menekan laju penyebaran virus corona.

Keputusan ini mengundang beragam reaksi dari kalangan pelaku usaha transportasi.

Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) DPD DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan menilai pemerintah terlalu dini memutuskan larangan mudik.

Sebab, baru pada pekan lalu Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi sempat mengatakan bahwa tak ada larangan mudik di tahun ini.

Baca juga: Mudik Dilarang Tapi Wacana Turis Asing Boleh Masuk, Pemerintah Diminta Tegas

Shafruhan pun merasa seperti kena 'prank' (lelucon) dengan keputusan baru ini.

”Terlalu dini melarang mudik, sedangkan Menhub kemarin bilang tak ada larangan untuk tahun ini. Jadi kenapa tumpang tindih?"

Baca juga: Mudik Dilarang, MTI dan Organda Minta Pemerintah Perhatikan Pekerja Transportasi

"Seharusnya disiapkan dulu aturan yang pasti dan solusi apa untuk pelaku transportasi jika mudik itu dilarang,” ujar Shafruhan Sinungan saat dihubungi Tribunnews.com, Sabtu (27/3/2021).

Baca juga: Mudik Lebaran 2021 Dilarang, Agen Tiket Bus AKAP: Kita Cuma Jual Tiket Pulang Kampung Kok

Shafruhan mengatakan, alangkah baiknya pemerintah tetap membolehkan mudik dengan syarat prokes Covid-19 diperketat. Sebab, jika pelarangan mudik ditetapkan akan membuat ekonomi semakin runtuh.

Ia mengungkapkan sudah banyak karyawan di bidang transportasi terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga pemotongan gaji sopir demi mempertahankan armada agar tetap laik jalan.

Baca juga: Pemerintah Larang Mudik, Netizen Meledek di Twitter: Kalau Pulang Kampung Boleh Kan?

”Kami banyak menerima keluhan jika mudik tahun ini dilarang akan banyak lagi yang di-PHK. Karena tak mudah untuk bisa normal lagi, padahal sejak Juli kemarin transportasi darat sudah mulai berbenah lagi untuk bangkit."

"Tapi kalau diputuskan mudik dilarang, sopir-sopir bus pasti akan semakin menjerit," jelas Shafruhan.

Shafruhan menyarankan agar pemerintah lebih bijak dalam menyikapi aktivitas mudik. Sebab, mudik bisa dijadikan momentum perbaikan ekonomi khususnya di kampung-kampung.

"Mudik itu biar cuma ada setahun sekali tapi dampaknya besar sekali bagi perekonomian, bahkan skalanya bisa nasional."