Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Realisasi Investasi Perlu Didukung Kecepatan Koordinasi Antarlembaga Pemerintah

Agus Eko Nugroho mengatakan, para investor yang berinvestasi di Indonesia perlu mendapat perhatian khusus.

Penulis: Reynas Abdila
Editor: Sanusi
zoom-in Realisasi Investasi Perlu Didukung Kecepatan Koordinasi Antarlembaga Pemerintah
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Pusat Penelitian Bidang Ekonomi LIPI Agus Eko Nugroho mengatakan, para investor yang berinvestasi di Indonesia perlu mendapat perhatian khusus. 

Menurutnya, pemerintah perlu mendampingi dan memfasilitasi mereka dalam merealisasikan investasinya, serta menyelesaikan hambatan yang menjadi kendala.

Baca juga: Ginandjar Kartasasmita: Investasi SDM Sangat Penting

Terkait investasi ini melibatkan banyak koordinasi antarlembaga pemerintah. Misalnya jika itu terkait pajak, maka lembaga yang melakukan koordinasi mulai Kementerian Keuangan, BKF, BKPM, Kementerian Perindustrian, dan lainnya yang berada di bawah Kementerian Koordinator (Kemenko) Kemaritiman dan Investasi (Marves) dan Kemenko Perekonomian.

"Komunikasi dan koordinasi antarlembaga dan kementerian ini harus konkret dan cepat dalam merespon perubahan struktur tax rate terhadap sektor-sektor tertentu yang memang membutuhkan,” katanya kepada wartawan, Selasa (6/4/2021).

Baca juga: Tumbuhkan Minat Investasi, Tanamduit Gencarkan Edukasi ke Nasabah

Agus memandang fasilitas insentif yang diberikan pemerintah sejatinya sudah sangat kompetitif dengan negara lain. 

Misalnya keringanan pajak atau super tax deduction untuk industri-industri tertentu. Namun jika memang investasi itu memberikan multiplier effect yang besar, bisa saja diberikan fasilitas pajak lainnya.

Berita Rekomendasi

“Tinggal bagaimana kecepatan respon dari pemerintah dalam memberikan pelayanan tersebut,” kata Agus.

Apalagi, lanjut Agus, terkait investasi ini melibatkan banyak koordinasi antarlembaga pemerintah. Misalnya jika itu terkait pajak, maka lembaga yang melakukan koordinasi mulai Kementerian Keuangan, BKF, BKPM, Kementerian Perindustrian, dan lainnya yang berada di bawah Kementerian Koordinator (Kemenko) Kemaritiman dan Investasi (Marves) dan Kemenko Perekonomian.

“Nah komunikasi dan koordinasi antarlembaga dan kementerian ini harus konkrit dan cepat dalam merespon perubahan struktur tax rate terhadap sektor-sektor tertentu yang memang membutuhkan,” katanya.

Selain memfasilitasi investor merealisasikan investasinya, yang juga menjadi pekerjaan rumah Pemerintah adalah menjaga kepercayaan masyarakat mengenai vaksin Covid-19. 

Dengan memberikan kenyakinan mengenai program vaksin dapat mendorong konsumsi masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh LIPI, saat ini masyarakat lebih memilih melakukan saving dibandingkan spending atau konsumsi. 

“Dengan memberikan confidence mengenai vaksin ini, maka akan mendorong masyarakat meningkatkan konsumsi,” ucap Agus.

Sebelumnya, pemerintah terus berupaya menggairahkan perekonomian nasional dengan mendorong realisasi investasi, baik yang berasal dari investor dalam negeri (PMDN) maupun global (PMA). 

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bahkan siap untuk membantu dan memfasilitasi investor atau perusahaan yang menghadapi kendala dalam merealisasikan investasinya.

Adanya realisasi investasi, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. 

“Tekad kita cuma satu, bagaimana kita dorong yang tidak efisien menjadi efisien. Yang mangkrak kita jalankan. Yang belum jalan, kita berikan izin,” kata Bahlil, pekan lalu.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas