Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Dinilai Bisa Dorong Pemulihan UMKM
Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) membutuhkan dukungan kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Sanusi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) membutuhkan dukungan kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta di masa pandemi Covid-19.
Kerja sama yang menyeluruh dan lintas sektor menjadi penting, mengingat sektor UMKM berkontribusi sekitar 60 persen dari produk domestik bruto (PDB), serta menyerap 97 persen dari total pekerja di Indonesia.
Baca juga: Puluhan Juta UMKM Bangkrut, Kemenkop UKM Diminta Lakukan Pedataan dan Evaluasi
"Selepas dari pandemi ini pun, saya yakin bahwa kerja sama yang telah terjalin dengan erat antar berbagai pihak, baik antara pihak pemerintah dengan swasta, maupun antara pihak swasta dengan UMKM. Hal ini menjadi pendorong kemajuan UMKM," kata Presiden Direktur PT HM Sampoerna Tbk Mindaugas Trumpaitis dalam panel diskusi bertajuk “Technology for Recovery” Minggu (11/4/2021).
Dengan jumlah lebih dari 64 juta orang, sektor UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional, dapat menjadi kekuatan pengungkit dan sumber pertumbuhan baru menghadapi pandemi.
UMKM juga terbukti pernah menjadi kekuatan pengungkit pada saat krisis ekonomi 1998 dan krisis keuangan global 2008.
Baca juga: Pengamat: Cuma 14 Persen Konstribusi Ekspor UMKM Indonesia Masih Sangat Rendah
Dalam banyak kesempatan, pemerintah telah menekankan pentingnya transformasi usaha UMKM secara daring, mulai dari sistem rantai pasok, produksi, hingga pemasaran dan pembayaran.
Menteri Riset dan Teknologi Bapak Bambang Brodjonegoro yang juga hadir pada kesempatan tersebut menyebutkan bahwa digitalisasi UMKM sangat diperlukan.
“Digitalisasi mendukung pemulihan ekonomi serta menjadi jembatan gap terbesar dalam proses digitalisasi UMKM yakni produk yang tidak standar,” tukasnya.
Sampoerna turut membantu sekitar 130.000 pemilik toko kelontong yang tergabung dalam Sampoerna Retail Community (SRC) dalam hal transformasi digital, termasuk melalui pengembangan aplikasi AYO SRC.
Melalui aplikasi ini, para pemilik toko kelontong SRC dapat melakukan pemesanan barang dan pembayaran secara daring.
Tak hanya itu, aplikasi ini juga menawarkan fasilitas penundaan pembayaran (delayed payment) yang memungkinkan para pemilik toko kelontong SRC untuk lebih mengembangkan usahanya.
Terutama dalam menghadapi masa pandemi ini, aplikasi AYO SRC membantu menghubungkan toko kelontong dengan konsumennya secara daring.
Di sisi lain, pemerintah juga telah menggagas sejumlah program digitalisasi UMKM, baik swadaya maupun berkolaborasi dengan pihak lain, termasuk Pahlawan Digital UMKM oleh Kementerian Koperasi dan UKM, serta Pasar Digital (PaDi) oleh Kementerian BUMN.