TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan pendampingan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah sudah berlangsung lama.

Dari pendampingan tersebut, kata dia, ternyata berdampak positif khususnya bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) di wilayahnya.

Baca juga: Ganjar Pranowo Dorong Praktik Pencegahan Korupsi yang Baik di Daerah Diterapkan Secara Nasional

Dengan adanya pendampingan tersebut, kata Ganjar, dapat mendorong pelibatan UKM untuk menggerakan ekonomi dengan memanfaatkan APBD.

Hal tersebut disampaikannya dalam Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022 secara virtual pada Selasa (13/4/2021).

"KPK mendampingi kami cukup lama dan kami senang. Dari waktu ke waktu pendampingan itu membuahkan hasil. Hasil pertama perintah dari Presiden juga agar UKM umpama bisa memanfaatkan 40% dari APBD untuk menggerakan ekonomi," kata Ganjar.

Baca juga: Cara Unik Ganjar Pranowo Cegah Korupsi, Ajak KPK Duduk Bersama Bila Pembahasan Anggaran Buntu

Ganjar mengatakan ia telah mengumpukan sejumlah pelaku UKM dan memberikan mereka pelatihan.

"Kemarin kami kumpulkan, mereka kita latih, ternyata mereka memang tidak tahu caranya. Sehingga mereka harus sedikit kita paksa lagi, anda isi formulir ini, lampirkan identitasnya, sehingga anda bisa masuk nantinya ke dalam e catalogue lokal dan kemudian kita buat aplikasi belanja online di Jawa Tengah, kita sebut saja Blankon. Pendampingan bersama KPK ini ternyata membuat UKM bisa terlibat," kata Ganjar.