Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pengembangan Energi Baru Terbarukan Butuh Insentif dari Pemerintah

akselerasi pengembangan EBT di Indonesia membutuhkan insentif dari pemerintah agar dapat bersaing dengan sumber energi fosil.

Pengembangan Energi Baru Terbarukan Butuh Insentif dari Pemerintah
Pertamina
ilustrasi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah dan pelaku industri sepakat bahwa transisi energi dari berbasis fosil menuju ke energi baru terbarukan (EBT) merupakan sebuah keniscayaan.

Namun, akselerasi pengembangan EBT di Indonesia membutuhkan insentif dari pemerintah agar dapat bersaing dengan sumber energi fosil.

Indonesia menargetkan mencapai bauran EBT sebesar 23 persen hingga 2025 dan hingga 2020 realisasi bauran EBT hanya sebesar 11,2 persen atau 10.6 GW, sementara itu target 2025 sebesar 24 GW 2025.

Baca juga: Berhasil Tingkatkan Recovery, ESDM Sebut Teknologi STAL Terobosan Strategis Olah Bijih Nikel

Ketua Umum Kadin Rosan P Roeslani, mengatakan biaya pembangkitan EBT terus turun dari tahun ke tahun. Ditambah lagi potensi EBT di Indonesia sangat besar, seperti panas bumi, angin dan air.

“Transisi energi merupakan sebuah keniscayaan, namun dibutuhkan insentif dari pemerintah,” kata Rosan pada webinar Energy and Mining Editor Society (E2S) bertema "Collaboration to Accelerate Investment, Innovation and Technology in the Energy and Mineral Resources Sector, Senin (12/4).

Rosan juga mengatakan pemerintah berusaha secara bertahap menekan defisit migas dengan melakukan buram energi dari batu bara ke EBT. Apalagi EBT akan melampaui energi fosil pada 2050.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial mengatakan pemerintah terus mendorong pengembangan EBT.

“Saat ini masih disiapkan rancangan Perpres pembelian tenaga listrik EBT,” kata Ego.

Menteri ESDM Periode 2000 – 2009 Purnomo Yusgiantoro, menyatakan transisi energi terkait erat dengan dua faktor, yaitu teknologi dan keekonomian.

Baca juga: Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT Baru 14 Persen dari Total Nasional

Purnomo mengindikasikan biaya pembangkitan EBT masih kurang bersaing dibanding biaya pembangkitan energi batubara, terutama di wilayah Jawa.

Halaman
12
Ikuti kami di
Editor: Sanusi
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas