Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu mendorong anak buahnya untuk mempercepat pengeluaran belanja negara.

Hal itu perlu dilakukan demi mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen pada kuartal II 2021

Anggota Komisi XI Heri Gunawan mengatakan, target Presiden Jokowi menggenjot pertumbuhan ekonomi 7 persen, bukan hal yang mustahil bila diiringi dengan kerja keras.

Baca juga: Divaksinasi Saat Puasa, Ini yang Perlu Disiapkan Lansia

"Prioritas utama yang harus digenjot adalah belanja negara sebagai stimulus perekonomian," papar Heri kepada wartawan, Minggu (17/4/2021).

Hergun sapaan Heri Gunawan memaparkan, Presiden Jokowi pada akhir 2020 telah meminta kepada kementerian dan lembaga untuk segera mempercepat belanja diawal-awal 2021.

Namun, kata Hergun, arahan Jokowi tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan oleh menteri maupun kepala lembaga negara.

Baca juga: POPULER Internasional: Fakta Pemakaman Pangeran Philip | Wanita Ancam Bunuh Wapres AS Kamala Harris

Menurut data, realisasi belanja negara per Januari 2021 hanya tercapai sebesar Rp 145,8 triliun, atau 5,3 persen dari target APBN 2021.

Sedangkan realisasi belanja hingga Februari 2021 sebesar Rp 282,7 triliun atau 10,3 persen dari target APBN 2021.

Realisasi pada Februari 2021, hanya naik 1,2 persen dibandingkan Februari 2020 yang sebesar Rp 279,4 triliun.

"Perlu diketahui belanja negara pada APBN 2021 dipatok sebesar Rp 2.750 triliun. Angka tersebut bila dibagi 12 bulan maka seharusnya setiap bulan belanja negara mencapai Rp 229 triliun," paparnya.

"Namun sayangnya hingga Februari 2021 realisasi belanja negara baru mencapai Rp279,4 triliun. Realisasi ini tidak jauh berbeda dengan capaian tahun 2020. Artinya, arahan Presiden untuk mempercepat belanja negar di awal-awal tahun belum dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga," sambung Hergun.

Ia menyebut, idealnya setiap bulan belanja negara mencapai Rp 229 triliun, dan jika itu terjadi maka realisasi belanja negara pada Februari 2021 sudah mencapai Rp 458 triliun.

Namun, kata Hergun, faktanya hingga Februari 2021 realisasi belanja hanya mencapai Rp 279,4 triliun.

Oleh karena itu, Hergun menilai dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi 7 persen, pemerintah harus mempercepat belanja negara dan stimulus Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

"Kebiasaan lama menumpuk belanja negara di akhir tahun harus dihilangkan," ucap politikus Gerindra itu.

Selain itu, pemerintah juga harus mempercepat pelaksanaan vaksinasi agar tercipta kekebalan komunal, sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas dan roda ekonomi akan kembali berputar.

"Dan yang terpenting, pemerintah harus mengawal implementasi UU Cipta Kerja. Langkah Presiden meminta kerjasama seluruh kepala daerah merupakan permulaan yang tepat, namun hendaknya tetap dikawal dalam implementasinya di lapangan," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa melebihi 7 persen pada kuartal II 2021.

Pasalnya, kuartal II merupakan periode penentuan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia selanjutnya.

"Hati-hati, di kuartal II tahun ini, berarti April, Mei, Juni ini sangat menentukan sekali pertumbuhan ekonomi kita bisa melompat naik atau tidak. Kalau tidak, kuartal berikutnya kita akan betul-betul sangat berat. Kita harus bisa meningkatkan, menaikkan paling tidak di atas 7 persen di kuartal II," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah 2021, Rabu (14/4/2021).