Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom Universitas Indonesia Berly Martawardaya menilai perubahan nomenklatur Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi Kementerian Investasi akan menjadi angin segar.

Menurutnya, berbagai kendala terkait masuknya investasi ke Indonesia sedikit bisa lebih baik dari sebelumnya.

"Salah satu hambatan menarik investasi adalah karena sulit, banyak, lama, dan tidak pasti untuk perizinan usaha di Indonesia," kata Berly dalam forum diskusi, Kamis (22/4/2021).

Berly menjelaskan bila merujuk data ease of doing business, Indonesia menempati posisi ke-144 di dunia.

Artinya posisi Indonesia tidak mudah dalam menanamkan investasi usaha dibanding negara lain yang mendapat klasifikasi very easy.

Baca juga: Pabrik Kaca Mobil Terbesar di Asia Tenggara Akan Dibangun di Kawasan Industri Batang, Mei

"Yang terendah buat Indonesia adalah masalah izin usaha. Yang lain lumayan lah di bawah 100 tetapi soal izin usaha kita sangat jauh di bawah," tutur pria yang juga Direktur Riset Indef ini.

Baca juga: Pasar Saham Sedang Menanti Sosok Menteri Investasi Baru Pilihan Jokowi

Menurutnya, perubahan nomenklatur menjadi Kementerian Investasi sebuah kemajuan karena bisa membuat kebijakan, sedangkan BKPM hanya sampai di level administratif.

"Proses perizinan di Filipina, Malaysia, Vietnam, Singapura, Thailand kita lihat mereka jauh lebih ringkas. Jadi sepertinya bukan hanya berubah nama tapi diharapkan dengan berubah status bisa mempercepat proses investasi," urainya.

Kementerian Investasi juga menjadi target dari pemerintah Joko Widodo periode kedua, membuat ekonomi Indonesia menjadi berdaya saing dan export oriented.

Sebelumnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan siap memenuhi permintaan Presiden Joko Widodo memeroleh investasi Rp 900 triliun pada 2021.

Besaran target tersebut lebih besar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Kementerian PPN/Bappenas senilai Rp 856 triliun.

"Perintah bapak Presiden sampaikan kepada kami BKPM dan minta Rp 900 triliun. Karena pimpinan saya adalah Presiden maka Insya Allah saya kerja sama untuk wujudkan arahan dan perintah untuk Rp 900 triliun," kata Bahlil.