Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) David Sumual menegaskan kehadiran Kementerian Investasi seharusnya makin mempermudah investor dalam penanaman modal di Indonesia.

Menurutnya, hal ini juga sejalan target pemulihan ekonomi pascapandemi pada 2023.

“Melihat prospek pertumbuhan ekonomi, saat ini sebenarnya waktu yang tepat untuk investasi. Misalnya tahun ini investor bisa mulai ajukan izin, kemudian membangun pabrik satu sampai dua tahun sehingga saat ekonomi pulih pada tahun 2023 sudah bisa operasi. Kalau ditunda, penyelesaian malah makin lama dan justru cost of capitalnya makin tinggi,” kata David dikonfirmasi Rabu (28/4/2021).

Baca juga: Kekayaan Bahlil Lahadalia yang Disebut Akan Dilantik Jadi Menteri Investasi, Total Harta Rp 300,4 M

David menuturkan yang paling gencar melakukan investasi adalah investor asing lantaran melihat prospek Indonesia yang besar.

Hal itu tergambar dalam data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sepanjang kuartal I 2021 total realisasi investasi mencapai Rp 219,7 triliun dengan pertumbuhan 4,3 persen (year on year/yoy).

Dari nilai tersebut, sebesar 50,8 persen atau Rp 111,7 triliun merupakan PMA. Sedangkan sisanya merupakan penanaman modal dalam negeri (PMDN) dengan nilai Rp 108,0 triliun atau setara 49,2 persen.

Baca juga: Pembentukan Kementerian Investasi Harus Jadi Momentum Pemberantasan Korupsi

Tingginya minat investasi asing tersebut menurut David jangan sampai disia-siakan.

Karena banyak negara lain yang siap menampung investasi tersebut.

"Momentum ini perlu dijaga pemerintah dengan memfasilitasi kebutuhan investor," harap dia.

Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia (UI) Teuku Riefqy memandang Indonesia membutuhkan investasi besar untuk mendorong perekonomian.

Dengan adanya peningkatan investasi bisa menjadi salah satu kunci guna mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cepat.

Peningkatan investasi ini juga diperlukan terkait dengan makin melebarnya defisit fiskal yang sudah lebih dari 6 persen akibat belanja pemerintah yang besar di masa pandemi.

Dia menekankan pemerintah wajib menurunkan defisit fiskal sampai 3 persen sebelum 2023.

“Belanja pemerintah sangat jor-joran, budget sudah sangat tertekan. Dan kondisi ini memang penting untuk ditopang investasi agar tidak menganggu stabilitas ekonomi karena belanja negara akan sangat tertekan,” katanya.

Dia juga berharap pemerintah dapat memfasilitasi kebutuhan investor guna dapat merealisasikan investasinya.

“Dari sisi fiskal masih ada beberapa poin yang bisa diperbaiki untuk menarik minat investor, begitu juga dengan stimulus perpajakan misalnya investasi asing PBB dibebaskan. Ini yang menjadi pekerjaan rumah yang substansial dari segi regulasi dan investasi,” kata Teuku.

Pemerintah diminta belajar dari hengkangnya Tesla ke negara lain.

Padahal, Tesla awalnya dikabarkan akan membangun pabrik mobil listrik di Indonesia.