Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Menteri Bahlil Janji Bakal Realisasikan Target Investasi Rp 900 Triliun Tahun Ini

Bahlil Lahadalia mengaku siap merealisasikan target investasi yang diminta Presiden Joko Widodo sebesar Rp 900 Triliun.

Menteri Bahlil Janji Bakal Realisasikan Target Investasi Rp 900 Triliun Tahun Ini
ist
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengaku siap merealisasikan target investasi yang diminta Presiden Joko Widodo sebesar Rp 900 Triliun.

"Tahun ini kan Rp 856 triliun target dari Bappenas tapi Bapak Presiden meminta Rp 900 triliun. Sebagai prajurit saya siap jalankan," ucap Bahlil dalam konferensi pers, Rabu (28/4/2021).

Bahlil memastikan investasi yang masuk Indonesia ke depan harus berkualitas.

Baca juga: Bahlil: Investasi Pintu Masuk Pembangunan SDM dan Ekonomi

Menurutnya, tugas besar yakni menciptakan pemerataan investasi antara Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa.

"Investasi tidak hanya di Pulau Jawa lagi. Ini semua dalam rangka memenuhi apa yang sudah dilakukan lima tahun kemarin terkait pembangunan infrastruktur," tegasnya.

Lebih lanjut, Bahlil menerangkan Kementerian Investasi tidak hanya berbicara mengenai foreign direct investment tetapi juga mendukung pengusaha dalam negeri.

Begitu juga tidak perhatiannya tidak kepada pengusaha besar melainkan termasuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Baca juga: Profil 2 Menteri Baru dan Kepala Badan: Nadiem Makarim, Bahlil Lahadalia, Laksana Tri Handoko

"Bapak Presiden meminta kami untuk mengurus semua pengusaha tidak boleh hanya mengurus satu negara saja atau satu daerah tertentu saja. Nggak boleh semua harus rata berdasarkan aturan.

Dia menegaskan hal ini bagian dari wujud implementasi sila keempat yakni demokrasi ekonomi.

"Yang terpenting percepatan perizinan itu mutlak karena menahan izin sama saja menahan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Menahan izin sama juga menahan terciptanya lapangan pekerjaan," tukasnya.

Kontribusi sektor investasi 30 persen sedangkan konsumsi yang terbesar 60 persen, namun begitu konsumsi berarti harus bergantung daya beli masyarakat.

"Daya beli masyarakat bisa terwujud apabila adanya kepastian lapangan pekerjaan. Tidak mungkin lapangan pekerjaan dari pemerintah pasti swasta (investasi) masuk membantu," tuntasnya.

Penulis: Reynas Abdila
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas