TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta jajaran pimpinan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah mendiskusikan mengenai perkembangan ekonomi dan keuangan syariah yang dilaksanakan di Indonesia.

Adapun beberapa isu yang menjadi pembahasan di antaranya mengenai Gerakan Nasional Wakaf Uang (GWNU), Kawasan Industri Halal (KIH), potensi ekspor makanan dan minuman halal, pendirian pusat-pusat bisnis syariah di daerah, dan rencana konversi Bank Pembangunan Daerah (BPD) menjadi bank syariah.

Ma'ruf memandang baik perkembangan ekonomi dan keuangan syariah yang saat ini sedang berjalan.

"Bagaimana ada gerakan-gerakan yang agresif," tegas Wapres Ma'ruf dalam keterangan yang diterima dari Setwapres, Rabu (28/4/2021).

Baca juga: Dorong Ekonomi Digital, Kemenparekraf Membuka Program BEKUP 2021

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, masih terdapat tantangan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, salah satunya di bidang industri halal dimana masih ditemukannya kendala dalam proses pendataan produk halal.

Hal ini terjadi salah satunya karena kendala yang terdapat dalam proses sertifikasi halal serta tantangan dalam mengidentifikasi jenis produk tersebut.

Sebab, produk halal bukan hanya makanan dan minuman saja, namun juga termasuk obat, kosmetik, dan fashion.

"Kodifikasi dan pencatatan ekspor produk halal Indonesia harus tuntas, sehingga Indonesia dapat tercatat sebagai negata pengekspor produk halal terbesar," ujar Wapres memberikan arahan.

Baca juga: Bank Indonesia Dorong Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Terkait keuangan syariah, Wapres menilai, penggabungan tiga Bank Milik Negara menjadi Bank Syariah Indonesia merupakan langkah yang baik.

Oleh karena itu, ke depan Wapres menginginkan perluasan konversi bank syariah ini dapat memasuki ke ranah Bank Pembangunan Daerah (BPD).

"Konversi berbagai BPD terutama yang besar menjadi bank syariah harus dapat diwujudkan. Saya ingin melihat pangsa pasar industri keuangan syariah meningkat dengan pesat," tutur Wapres.

Menutup arahannya, Wapres pun berpesan agar KNEKS dapat memantau dan mendorong percepatan pengoperasian KIH dengan menjadi jembatan antara pelaku-pelaku bisnis syariah dengan KIH.

Baca juga: Ikut Berduka Atas Gugurnya 53 Awak KRI Nanggala-402, Wapres Maruf: Semoga Tercatat sebagai Syuhada

"Pekerjaan besar berikutnya adalah setelah ada kawasan itu, yaitu mengisi kawasan tersebut," ujar Wapres.

"Saya ingin melihat KIH bertambah banyak dan bisa beroperasi. Bukan hanya ada, tapi juga bisa beroperasi," pungkasnya.

Hadir dalam audiensi di antaranya Direktur Eksekutif KNEKS Ventje Rahardjo, Direktur Jasa Keuangan Syariah KNEKS Taufik Hidayat, Direktur Keuangan Sosial Syariah KNEKS Ahmad Juwaini, Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah KNEKS Putu Rahwidhiyasa, Direktur Industri Produk Halal KNEKS Afdhal Aliasar, dan Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS Sutan Emir Hidayat.