TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah mendukung kampanye mudik sehat dari rumah yang diinisiasi Jurnalis Peduli Kesehatan Masyarakat (JPKM) untuk mencegah penambahan kasus baru Covid-19, tanpa memutus tali silaturahmi dengankeluarga di kampung halaman saat Lebaran.

Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Ekonomi dan Investasi Transportasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Wihana Kirana Jaya mengatakan, pemerintah sudah menetapkan pelarangan mudik Lebaran mulai 6-17 Mei 2021 untuk mengontrol pandemi Covid-19.

Dia mengatakan, kasus Covid-19 biasanya naik tajam selepas liburan tertentu.

Dia mencontohkan, selama Lebaran 2020, kasus harian melonjak 93%, sedangkan kematian mingguan naik 66 persen.

Selanjutnya, pada libur akhir 2020, kasus harian melejit 78%, sedangkan kematian naik 46 persen.

Meski begitu, dia menuturkan, pemerintah menyadari, mudik adalah ritual sosial di Indonesia. Mudik sudah menjadi mindset masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun.

Baca juga: Layanan Bus AKAP dan AKDP Distop Sementara saat Larangan Mudik, Bagaimana dengan Maskapai?

“Itu sebabnya, kampanye mudik sehat dari rumah ini cukup bagus, karena ritual mudik tetap bisa dijalankan secara virtual, tanpa tatap muka, dan mencegah penyebaran pandemi Covid-19. Kampanye ini harus disosialisasikan terus,” ujar Wihana mewakili Menteri Perhubugan Budi Karya Sumadi di webinar Mudik Sehat dari Rumah, Jumat (30/4/2021).

Baca juga: Irjen Pol Istiono: Titik Penyekatan di Jawa Timur Sudah Siap Antisipasi Pemudik

Turut hadir sebagai pembicara Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi, Koordinator Jaringan Aksi Keselamatan Jalan (Jarak Aman) Edo Rusyanto, dan Head Strategic Operation & Automation PT XL Axiata Tbk Ahmad Hamzah.

Baca juga: Korlantas Polri: 333 Titik Pemeriksaan Telah Disipkan Untuk Halau Pemudik

Wihana menuturkan, Menhbub sangat mengapresiasi kampanye mudik sehat dari rumah.

Jika mudik diizinkan tahun ini, dikhawatirkan kasus Covid-19 kembali meledak. Dampak ekonomi hal ini sangat besar, karena biaya perawatan satu pasien Covid-19 sekita Rp 100 jutaan.

Potensi lonjakan kasus baru Covid-19 akan membuat rumah sakit kewalahan. Tenaga kesehatan kelelahan dan daya tampung rumah sakit sudah tak sanggup lagi menerima pasien.

Itu artinya, akan terjadi “tsunami” ekonomi dan kesehatan, jika mudik diizinkan. Imbasnya, ekonomi nasional akan kontraksi dan daya beli masyarakat tergerus.

“Tsunami ini harus dibendung dengan kampanye positif, seperti mudik sehat dari rumah.
Pemerintah sudah melarang mudik agar tidak terjadi krisis ekonomi berkelanjutan,” kata dia.

Budi Setiadi mengatakan, kebijakan peniadaan mudik Lebaran tahun ini terbagi dalam tiga tahap. Pertama, masa pengetatan mudik (pra), yakni 22 April-5 Mei.