Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Jelang 100 Hari Transisi Blok Rokan, DPR Desak Pertamina Selesaikan Kendala Listrik

PT Pertamina (Persero) sebagai pemegang kendali juga diminta memperhatikan problem lain yang saat ini dialami Provinsi Riau

Penulis: Choirul Arifin
Editor: Eko Sutriyanto
zoom-in Jelang 100 Hari Transisi Blok Rokan, DPR Desak Pertamina Selesaikan Kendala Listrik
dok. SKK Migas
Aktivitas produksi di Blok Rokan saat masih dikelola Chevron Pacific Indonesia. 

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hari ini, hitungan mundur (countdown) memasuki 100 hari masa transisi alih kelola blok Rokan, Provinsi Riau dari Chevron ke Pertamina.

Namun demikian, Proses transisi Blok Rokan, Riau, dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) ke PT Pertamina (Persero) kini terkendala pembangkit listrik.

Padahal, kebutuhan listrik di sana selama ini dipasok oleh PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara (MCTN).

Untuk itu, Legislator Demokrat dari Dapil Riau, Achmad Msi meminta agar Pertamina segera mengambil langkah untuk mengatasi pasokan listrik di Blok Rokan tersebut.

"Seratus hari itu tidak lama lho, Pertamina tidak boleh gegabah, harus mengambil langkah cepat.

Masalahnya kan PT Mandau yang selama ini menjadi pemasok kebutuhan listrik di Blok Rokan, yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Chevron Standar Limited (CSL), tidak mau menyerahkan begitu saja pembangkitnya," ujar Achmad kepada Wartawan, Sabtu (1/5/2021).

Berita Rekomendasi

Jika PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara (MCTN) tidak mau menyerahkan pembangkitnya, kata Achmad, Pertamina harus secepatnya menyiapkan beberapa plan lain.

"Kalau memang bisa, pertamina duduk bersama dulu dengan PT Mandau, ambil kesepakatan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Jika akhirnya mentok, baru cari plan lain sebelum masa transisi itu tiba," tandasnya.

Baca juga: Pertamina Mulai Bayar Ganti Rugi Rumah Warga Balongan

Selain itu kata Mantan Bupati Rokan Hulu dua periode ini, PT Pertamina (Persero) sebagai pemegang kendali akuisisi atas Blok Rokan dari PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) juga diminta memperhatikan problem lain yang saat ini dialami Provinsi Riau.

"Misalnya infrastruktur, ini juga penting. Seperti jalan yang selama ini menjadi beban Provinsi dan kebetulan melintas di kawasan Blok Rokan hingga kini juga belum terselesaikan," tandasnya.

Ia berharap dengan produksi minyak dari Blok Rokan ini dapat dimaksimalkan untuk mensejahterakan masyarakat Riau. Sebab, kata Achmad, pendapatan daerah Riau sangat bergantung pada bagi hasil migas.

"Kalau misalnya bagi hasil migas seadanya, tentu Riau akan kesulitan, Blok Rokan ini merupakan blok minyak terbesar di Indonesia dengan luas 6.220 kilometer persegi yang tentunya juga harus bisa mensejahterkan masyarakat di 5 Kabupaten di Riau, yaitu Bengkalis, Siak, Kampar, Rokan Hulu dan Rokan Hilir," tandasnya.

Ahmad Msi1
Legislator Demokrat dari Dapil Riau, Achmad Msi

Blok Rokan ini kata Achamd memiliki 96 lapangan, di mana tiga lapangan berpotensi menghasilkan minyak sangat baik yaitu Duri, Minas dan Bekasap.

"Potensi Lapangan Duri pertama kali ditemukan tahun 1941 dan produksi pertamanya terjadi pada tahun 1951 di bawah pengelolaan Caltex yang kemudian berlanjut dibawah nama PT Chevron Pacific Indonesia hingga tahun 2021," paparnya.

Sektor migas kata Achmadz masih menjadi revenue generator, meski menempati posisi penyumbang kedua terbesar di APBN setelah pajak, namun sejatinya dari migaslah, Indonesia mendorong perputaran mesin perekonomiannya, bahkan (politiknya).

"Kita berharap Pertamina Hulu Rokan akan memberi yang terbaik bagi Provinsi Riau dan Indonesia, pada umumnya," pungkasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas