"Ini yang harus diperhatikan pemerintah, karena tenaga kerja di industri baja nasional tidak sedikit. Jangan sampai mereka mati di lumbung sendiri," ujar Achmad Baidowi.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian bersama Perdagangan harus melindungi produksi baja nasional dan juga turunannya. Sebab, Baidowi menilai, jika banjir impor baja murah asal China terus terjadi, maka akan memunculkan efek domino cukup besar.

Tidak hanya ancaman PHK masal, tambahnya, lebih dari itu, juga membuat roda perekonomian semakin terpuruk.

"Proteksi tersebut menjadi salah satu opsi yang harus dipertimbangkan pemerintah, baik dalam hal penerapan antidumping maupun safeguard. Tentu saja, dengan memperhatikan ketentuan global WTO," ujarnya.

Baidowi menambahkan sebagaimana sektor industri lain, industri baja merupakan penopang ekonomi nasional, untuk itu, pemerintah harus mengefektifkan produksi dan menekan laju PHK.

"Jangan sampai di saat sulit karena pandemi ini, ditambah PHK yang masif karena baja impor. Kalau itu terjadi, makin remuk ekonomi kita,"katanya.

Kapasitas industri BJLAS dalam negeri yang bertambah hampir 250 ribu ton di akhir tahun 2019, dinilai sudah mencukupi kebutuhan pasar tahun 2020, bahkan over-supply. Namun impor tetap berkontribusi 39 persen.

Kondisi ini dianggap belum sehatnya industri BJLAS dalam negeri sejak dominasi impor memuncak di tahun 2018, dan membawa kepada tingkat utilisasi stagnant, yaitu di kisaran 50 persen.

Investasi industri BJLAS dalam negeri telah ada saat ini dengan nilai hampir 1 miliar dollar Amerika. Setidaknya hal ini dapat menjadi konsiderasi pemerintah untuk dapat disembuhkan, dilindungi dan diberikan kesempatan untuk mampu merencanakan bisnis jangka panjang yang berpotensi kepada penambahan investasi dalam negeri serta meningkatkan neraca perdagangan Indonesia.