Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Anggota Komisi XI DPR Ramai-ramai Tak Terima Wacana Tarif PPN Naik

Menaikkan tarif PPN saat kondisi daya beli masyarakat melemah akibat pandemi dan krisis ekonomi, bukanlah merupakan kebijakan yang tepat. 

Anggota Komisi XI DPR Ramai-ramai Tak Terima Wacana Tarif PPN Naik
Arief/Man (dpr.go.id)
Anis Byarwati. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana kenaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) di tengah tertekannya ekonomi masyarakat, mendapat penolakan dari sejumlah anggota Komisi XI DPR

Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati mengatakan, menaikkan tarif PPN saat kondisi daya beli masyarakat melemah akibat pandemi dan krisis ekonomi, bukanlah merupakan kebijakan yang tepat. 

"Terus terang saya bingung melihat kebijakan pemerintah ini, ketika ekonomi sedang berjuang tertatih-tatih untuk bangkit dan pulih, kok malah dihantam dengan rencana menaikkan PPN," kata Anis ditulis Jumat (14/5/2021).

Baca juga: Ada Wacana Menaikkan PPN, Komisi XI: Harus Berpikir Jernih, Tidak Boleh Panik

Politikus PKS itu mengusulkan pemerintah lebih baik menurunkan PPN dari 10 persen menjadi 5 persen, dibanding menaikkan menjadi 15 persen. 

Penurunan PPN dinilai Anis sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat. 

"Jangan menambah beban masyarakat yang sedang susah dengan kenaikan PPN. PPN konteksnya pajak yang paling dekat dengan masyarakat. Beli minum, beli baju, belanja di supermarket atau restoran, semua ada PPN-nya dan itu semua dibebankan oleh penjual kepada konsumen akhir," papar Anis.

Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno menyebut Komisi XI dan Kementerian Keuangan hingga saat ini belum pernah melakukan pembicaraan terkait kenaikan tarif PPN. 

Menaikkan tarif PPN menjadi 15 persen, kata Hendrawan, memang tidak melanggar aturan yang ada, tetapi hal ini semakin menekan ekonomi masyarakat. 

"Tidak melanggar undang-undang, tapi menaikkan PPN akan memukul daya beli masyarakat. Sektor konsumsi yang dalam kondisi resesi harus dibangkitkan, justru direm lajunya. Karena PPN merupakan kategori pajak tidak langsung (indirect taxes), maka beban masyarakat bawah sama besar dengan masyarakat berpendapatan tinggi," katanya. 

Baca juga: Terkejut Soal Rencana Kenaikan PPN, Misbakhun Kritisi Sri Mulyani

Oleh sebab itu, Hendrawan meminta pemerintah, khususnya Menteri Keuangan Sri Mulyani berpikir secara tepat dalam membuat kebijakan fiskal. 

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Theresia Felisiani
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas