Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hari Darmawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Bersama Karyawan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Edward Hutabarat mengatakan, program pensiun dini yang ditawarkan kepada staf Garuda Indonesia merupakan dampak dari restrukturisasi yang dilakukan manajemen.

Ia menyebutkan, pihaknya memahami langkah yang diambil perusahaan terkait program pensiun dini yang dilakukan manajemen di tengah kondisi sulit ini.

"Kami memahami program pensiun dini yang ditawarkan secara sukarela, tetapi dalam hal ini kami tidak mengambil opsi menerima ataupun menolak kebijakan tersebut," kata Edward dalam konferensi pers di Bandara International Hotel, Tangerang, Jumat (28/5/2021).

Baca juga: Kementerian BUMN Keluarkan 4 Opsi Penyelamatan Garuda Lewat Restrukturisasi Utang

Meski begitu, pihaknya menyebutkan akan tetap memantau proses program pensiun dini yang ditawarkan secara sukarela kepada karyawan Garuda Indonesia.

"Selain itu, di tengah tawaran tersebut kami seluruh karyawan Garuda Indonesia tetap optimis dan solid menjaga kelangsungan perusahaan dan berkomitmen tinggi, bekerja dengan baik memberikan pelayanan yang terbaik, safety dan service," kata Edward.

Ia juga mengungkapkan dalam menjaga kelangsungan PT Garuda Indonesia, akan minta dukungan penyelamatan dari Presiden Joko Widodo, Ketua MPR, Ketua DPR, Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan dan Komisi terkait di DPR.

"Dukungan tersebut tentunya tidak hanya diskusi, tetapi melalui draft opsi yang akan kami berikan kepada pihak terkait," ucap Edward.

Draft yang diperkirakan akan tersusun pada pekan depan ini, berisi opsi untuk menjaga keberlangsungan PT Garuda Indonesia di tengah kondisi sulit ini.

"Opsi di dalam draft tersebut, tentunya terkait regulasi hingga pembenahan market serta harga layanan Garuda Indonesia. Opsi ini diharapkan dapat lebih baik dibandingkan program pensiun dini," ucap Edward.

Manajemen Garuda Indonesia Tawarkan Pensiun Dini, Serikat Pekerja Menilai Ada Opsi Lebih Baik

Serikat karyawan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menilai, ada opsi lebih baik dari pada program pensiun dini yang ditawarkan oleh pihak manajemen.

Ketua DPP Serikat Karyawan Garuda Indonesia Tommy Tampatty menilai, ada opsi yang lebih baik dibandingkan dengan program pensiun dini.

"Maka dari itu, kami dari serikat karyawan Garuda Indonesia menyiapkan draft opsi tandingan untuk menyelamatkan bisnis perusahaan," kata Tommy di Jakarta, Jumat (28/5/2021).

Baca juga: Kementerian BUMN Keluarkan 4 Opsi Penyelamatan Garuda Lewat Restrukturisasi Utang

Pihaknya menilai, ada opsi lain selain melakukan pengurangan karyawan untuk menyelamatkan keberlangsungan bisnis perusahaan.

"Salah satunya opsi terkait regulasi, market dan juga harga yang akan kami susun dan dijadikan draft yang akan diberikan kepada pemangku kepentingan mulai dari Kementerian Perhubungan hingga Kementerian Keuangan," kata Tommy.

Meski begitu Tommy menekankan, pihaknya tidak dalam posisi menolak ataupun menerima program pensiun dini yang ditawarkan pihak manajemen Garuda Indonesia.

"Program pensiun dini ini ditawarkan secara sukarela, maka dari itu kami tidak menolak ataupun menerima tetapi dalam posisi netral," kata Tommy.

Akan tetapi Tommy menegaskan, pihaknya akan terus memantau pelaksanaan program pensiun dini yang ditawarkan pihak manajemen terhadap karyawan Garuda Indonesia.

Sebelumnya Garuda Indonesia dikabarkan menawarkan program pensiun dini kepada karyawannya.
Menanggapi hal tersebut Direktur Utama PT Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menyebutkan, penawaran program pensiun dini bagi karyawan ini masih dalam tahap awal.

Program pensiun dipercepat ini ditawarkan secara sukarela terhadap karyawan yang telah memenuhi kriteria.

"Dalam menawarkan program ini, kami juga melakukan sortir terhadap karyawan yang memenuhi kriteria tersebut dan persyaratan keikutsertaan program," ucap Irfan dalam keterangannya, Jumat (21/5/2021).

Irfan mengatakan, penawaran program ini merupakan upaya dalam pemulihan kinerja usaha yang tengah dijalankan perusahaan.

Hal ini tentunya untuk membuat perusahaan yang lebih sehat serta adaptif menjawab tantangan kinerja usaha di era normal baru.

Menurutnya, situasi pandemi yang masih terus berlangsung hingga saat ini mengharuskan Garuda Indonesia melakukan langkah penyesuaian aspek supply dan demand di tengah penurunan kinerja operasi karena trafik penerbangan yang menurun.

"Kebijakan ini menjadi penawaran terbaik yang dapat kami upayakan terhadap karyawan di tengah situasi pandemi saat ini, yang tentunya senantiasa mengedepankan kepentingan bersama seluruh pihak, dalam hal ini karyawan maupun Perusahaan," ucap Irfan.

Garuda Indonesia juga, lanjut Irfan, dalam menawarkan program ini tentunya memastikan bahwa seluruh hak pegawai akan dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku serta kebijakan perjanjian kerja yang disepakati antara karyawan dan Perusahaan.

"Melalui program pensiun yang dipercepat tersebut kami berupaya untuk memberikan kesempatan kepada karyawan yang ingin merencanakan masa pensiun sebaik mungkin, khususnya bagi mereka yang memiliki prioritas lain di luar pekerjaan, maupun peluang karir lainnya di luar perusahaan," kata Irfan.

Langkah berat ini, menurut Irfan, harus ditempuh perusahaan.

Akan tetapi opsi ini harus ambil untuk bertahan di tengah ketidakpastian situasi pemulihan kinerja industri penerbangan yang belum menunjukkan titik terangnya di masa pandemi Covid-19.

Dirut Garuda Indonesia Akui Terima Usulan Erick Thohir Terkait 4 Opsi Penyelamatan Garuda

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sedang memikirkan kondisi maskapai pelat merah, Garuda Indonesia, yang saat ini dalam kondisi keuangan yang tak kunjung membaik.

Dalam informasi yang diperoleh, Menteri BUMN Erick Thohir memiliki sebanyak empat opsi demi menyehatkan kembali kondisi keuangan Garuda Indonesia.

Terkait hal tersebut, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, dirinya mengakui telah mendapatkan usulan dari Menteri BUMN Erick Thohir.

Baca juga: Pemerintah Diminta Suntik Modal Demi Selamatkan Garuda Indonesia

"Sudah dong," jelas Irfan Setiaputra sangat singkat kepada Tribunnews, Kamis (27/5/2021).

Seperti diketahui, untuk opsi pertama yang ditawarkan adalah, Kementerian BUMN memastikan terus mendukung Garuda Indonesia.

Dalam hal ini Pemerintah akan mendukung Garuda melalui pemberian pinjaman atau suntikan ekuitas.

Opsi kedua, menggunakan hukum perlindungan kebangkrutan untuk merestrukturisasi Garuda Indonesia.

Baca juga: Kondisi Garuda Indonesia Memperihatinkan, Kementerian BUMN Tawarkan Empat Opsi, Apa Saja?

Diterangkan dalam opsi kedua, menggunakan legal bankruptcy process untuk merestrukturisasi kewajiban. Misalnya, seperti utang, sewa, kontrak kerja.

Yang ketiga, merestrukturisasi Garuda Indonesia dan mendirikan perusahaan maskapai nasional baru.

Garuda dibiarkan melakukan restrukturisasi. Di saat bersamaan mulai mendirikan maskapai penerbangan domestik baru yang akan mengambil alih sebagian besar rute domestik Garuda Indonesia, dan menjadi national carrier di pasar domestik.

Dan opsi terakhir adalah, Garuda dilikuidasi dan sektor swasta dibiarkan untuk mengisi kekosongan.

"Garuda dilikuidasi. Mendorong sektor swasta untuk meningkatkan layanan udara, misalnya, dengan pajak bandara/subsidi rute yang lebih rendah," ucap Kementerian BUMN seperti tertulis dalam dokumennya.

Namun, Bos Garuda Indonesia, tidak bisa menjelaskan secara detail terkait keputusan apa yang diambil untuk menyehatkan perseroan yang kini dipimpinnya.

Untuk lebih jelasnya, Irfan justru menyarankan agar bertanya kepada Kementerian BUMN terkait langkah apa yang akan diambil.

"Tanya kementrian ya," pungkas Irfan.

Sebagai informasi, tercetusnya empat opsi dari Kementerian BUMN merupakan hasil benchmarking dengan apa yang telah dilakukan pemerintah di negara lain, terhadap maskapai penerbangan nasionalnya.

Seperti diketahui, tak hanya Garuda Indonesia yang mengalami kondisi keuangan yang kurang sehat. Namun, beberapa maskapai di negara-negara lain juga mengalami hal serupa.

Hal tersebut dikarenakan pandemi Covid-19 yang melanda dunia, dan berdampak pada pembatasan pergerakan/mobilitas masyarakat.

Imbasnya, hal tersebut membuat kegiatan operasional angkutan penerbangan penumpang menurun drastis. Dan tentunya membuat kondisi keuangan maskapai terdampak sangat signifikan.

"Berdasarkan hasil benchmarking dengan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah negara lain, terdapat 4 (empat) opsi yang dapat diambil Garuda saat ini," jelas dokumen Kementerian BUMN secara tertulis yang dikutip Tribunnews, Kamis (27/5/2021).