Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Dahlan Iskan, mengutarakan tanggapan dan isi hatinya soal kondisi maskapai Garuda Indonesia.

Dalam tulisan yang diunggah di disway.id, Dahlan berbicara seputar pengangkatan Direktur Utama Garuda Indonesia pada masa kepemimpinannya, yakni Emirsyah Satar.

Baca juga: Pengamat Beberkan Solusi untuk Permasalahan Garuda Indonesia

Dahlan mengatakan, dirinya merasa ikut bersalah pernah menunjuk Emirsyah menjadi Bos di maskapai berkode saham GIAA tersebut.

Karena Emir belakangan ini ternyata terbukti melakukan korupsi.

Baca juga: Eks Pejabat Garuda Indonesia Hadinoto Soedigno Dituntut 12 Tahun Penjara

“Lewat cara yang tidak mungkin saya ketahui. Juga tidak bisa diketahui oleh pengusaha besar yang begitu keras dalam menyikapi keuangan: Chairul Tanjung (CT),” jelas Dahlan dalam tulisannya yang dikutip, Jumat (4/6/2021).

“Padahal CT -begitu boss CTCorp itu biasa dipanggil- adalah pemegang saham yang cukup besar di Garuda: hampir 29 persen,” sambungnya.

Dahlan juga bercerita, bahwa dirinya pernah berbicara dengan Chairul Tanjung dengan topik tertipunya mereka dengan sosok Emirsyah satar. Yang secara perusahaan, di bawah kendali Emirsyah, Garuda memang terlihat maju sekali.

“Kami begitu marah saat itu. Merasa dikhianati,” ujar Dahlan Iskan.

Dirinya melihat, korupsi yang dilakukan eks Bos Garuda Indonesia itu, begitu sangat cerdik.

Terbukti, pada saat itu tidak ada lembaga pengawas di Indonesia yang bisa mengetahui aksi tersebut. Tidak ada pula Dewan Komisaris Garuda Indonesia yang tahu.

Lanjut Dahlan, kasus korupsi Emirsyah Satar hanya bisa terbongkar justru karena ada peristiwa korupsi yang terungkap di luar negeri. Yang ternyata dirinya mengambil komisi dari pengadaan pesawat.

Dalam tulisan tersebut diceritakan, Chairul Tanjung sangat marah. Karena ia merasa pengorbanannya menolong keuangan Garuda Indonesia seperti dicampakan. Akibat menolong Garuda, CT sekarang dirugikan sekitar Rp 4 triliun.

Dahlan menjelaskan kembali, bahwa di swasta, untuk pengadaan barang yang begitu besar, bukan Direksi yang melakukan. Melainkan pemilik perusahaan. Karena itu tidak perlu ada komisi