Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Lindungi Konsumen, OJK Perkuat Pengawasan Market Conduct Sektor Jasa Keuangan

OJK tidak hanya berperan mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan tapi juga memberikan perlindungan bagi konsumen.

Lindungi Konsumen, OJK Perkuat Pengawasan Market Conduct Sektor Jasa Keuangan
TRIBUNNEWS/SENO
Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK Anto Prabowo 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak hanya berperan mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan tapi juga memberikan perlindungan bagi konsumen.

Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK Anto Prabowo mengatakan pengawasan market conduct sektor jasa keuangan penting dalam rangka memberi perlindungan konsumen.

Menurutnya, penguatan aspek perlindungan konsumen menjadi kata kunci penting seiring perkembangan industri jasa keuangan yang dinamis dan di sisi lain juga ada aspek literasi keuangan yang harus terus ditingkatkan.

Baca juga: Sri Mulyani Ajak BI dan OJK Diskusi Soal Pajak Investor Kripto 

Dia mencatat posisi tingkat literasi dan inklusi keuangan wilayah perkotaan sebesar 41,41 persen dan 83,60 persen, sedangkan di wilayah pedesaan sebesar 34,53 persen dan 68,49 persen.

"Pasar keuangan cenderung semakin kompleks dan rentan terhadap asimetri informasi dan masalah keagenan, sehingga kontrak dan penegakan hukum oleh pelaku pasar cenderung tidak cukup untuk memastikan pasar berfungsi dengan baik, sehingga diperlukan intervensi regulasi," tutur Anto dalam FGD, Jumat (11/6/2021).

Adapun perlindungan konsumen yang secara spesifik untuk sektor jasa keuangan dan masuk dalam ranahnya OJK diatur dalam UU Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK dan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan-peraturan tersebut yang menjadi landasan bagi OJK untuk memainkan perannya melindungi konsumen.

"Pengembangan pengawasan market conduct ke depan dengan mengacu pada legislasi tersebut akan cukup terbatas sesuai perimeter regulatory boundaries yang diatur dalam Undang-Undang No.21 tahun 2011. Penyesuaian regulatory boundaries membutuhkan pertimbangan cost and benefit analysis yang menyeimbangkan kepentingan konsumen dengan kepentingan perusahaan yang diawasi," tukasnya.

Tanpa penyesuaian regulatory boundaries, efektivitas pengawasan market conduct ke depannya bergantung pada kecukupan harmonisasi dengan ruang lingkup dan kewenangan pengawasan prudensial sesuai UU OJK.

Ikuti kami di
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Sanusi
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas