Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di tengah pandemi Covid-19, penyerapan produk alat kesehatan (Alkes) dalam negeri masih rendah jika dibandingkan produk buatan dalam negeri.

Berdasarkan data dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), hingga Juni 2021, pemesanan Alkes dalam negeri hanya mencapai Rp 2,9 triliun.

Sedangkan nilai belanja Alkes impor 5 kali lebih besar, yakni senilai Rp 12,5 triliun melalui e-katalog.

Baca juga: Korupsi Pengadaan Alkes dan Laboratorium Unair, Eks Pejabat Kemenkes Divonis 2 Tahun Penjara

"Untuk orang-orang yang suka impor atau para importir, anda kan bisa bikin pabriknya di dalam negeri, investasi. Masa mau makan dari impor terus, sampai kapan kita mau begini," ungkap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat diskusi virtual, Selasa (15/6/2021).

Pemerintah saat ini terus menggaungkan Belanja Produk Dalam Negeri dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

"Untuk itu perlu aksi afirmatif oleh pemerintah untuk meningkatkan belanja Alkes dalam negeri, minimal Rp 6,5 triliun untuk 5.462 barang untuk tahun anggaran 2021 melalui e-katalog," ungkap Luhut saat acara virtual, Selasa (15/6/2021).

Baca juga: KILLCOVID19 dan Kompas Gramedia Donasikan Alkes dan Al-Quran untuk Masjid Istiqlal

Indonesia sendiri saat ini telah memproduksi sebanyak 358 jenis Alkes, dimana sebanyak 79 jenis sudah mampu menggantikan produk impor untuk kebutuhan nasional.

Kemudian, ada sebanyak 5.462 Alkes impor yang sudah tersubstitusi produk dalam negeri sejenis dan akan dialihkan untuk belanja produk dalam negeri melalui e-katalog.

"Selain itu perlu peningkatan kapasitas produksi Alkes dalam negeri. Dua minggu lalu kami dengan Menteri Kesehatan pergi ke Korea. Kemarin saya juga ke Tiongkok bersama Wakil Menteri Kesehatan melihat betapa banyaknya kita impor alat kesehatan yang dimana bisa kita produksi dalam negeri," ungkap Luhut.

Baca juga: Ketua Komisi III DPR Usul Bentuk Panja Penegakan Hukum Usut Skandal Impor Emas

Menurut Luhut, Presiden telah memberi arahan untuk lebih banyak menggunakan produk dalam negeri dengan memindahkan atau mengundang investor untuk masuk ke Indonesia.

"Contoh seperti alat USG, kita butuh 12.000 unit, kita pikir ngapain impor, bikin saja pabriknya di sini. Mereka (perusahaan) sudah mau dan Presiden memerintahkan tidak ada impor barang-barang seperti itu," jelasnya.

Presiden Joko Widodo juga dikabarkan sudah meminta adanya perbaikan undang-undang mengenai Alkes.

Luhut menyebut dana belanja Alkes yang dikeluarkan hampir Rp 490 triliun setiap tahun, jika kita sekarang bisa hemat Rp 200 triliun - Rp 300 triliun setiap tahun itu sama investasi 25 miliar dolar AS pertahun.

"Jadi kita bisa bayangkan berapa pemborosan kita begitu tinggi. Dengan gerakan BBI kita bisa mendorong. Pemerintah akan terus mendorong investasi dan meningkatkan kapasitas," kata Luhut.

Pemerintah juga akan lebih ketat memantau belanja rumah sakit untuk penggunaan produk dalam negeri melalui Pengadaan Barang/Jasa oleh LKPP.

"Saya berharap kita semua kompak, supaya produk-produk kesehatan kita semua bisa dibuat di dalam negeri. Sebanyak 2/3 produk kesehatan di dunia itu datang dari China. Kebetulan hubungan kita dengan mereka baik, kita manfaatkan untuk transfer teknologi ke kita, mereka investasi ke kita, sehingga bahan baku dasar obat bisa kita dapat," imbuhnya.

Luhut berharap Gerakan Bangga Buatan Indonesia bukan hanya sekedar slogan dan dilupakan.

"Jadi Bangga Buatan Indonesia ini jangan hanya sekedar slogan, tapi kita betul-betul bekerja sama untuk membuat yang terbaik untuk Indonesia," ujarnya.