Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hasiolan Eko P Gultom

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai sebagai sebuah inovasi, program Kartu Prakerja perlu ruang untuk tumbuh.

Airlangga mengakui meski tampak hebat, program tersebut bak masih bayi, baru berumur 15 bulan.

Lantaran itu dia pesan kepada para mahasiswa, untuk bersama menjaga Program Prakerja.

Baca juga: Menko Airlangga Minta Kartu Prakerja Didesain Lebih Mudah untuk Disabilitas

Hal itu disampaikan Airlangga saat menjadi pembicara dalam Diskusi “Good Governance Prakerja” dengan Civitas Akademika Universitas Sebelas Maret (UNS), Jumat (18/6/2021).

"Layaknya sebuah inovasi, Prakerja bisa gagal. Layaknya sebuah inovasi, Prakerja perlu space untuk tumbuh. Layaknya sebuah inovasi, Prakerja harus terus diperbaiki," ucap Airlangga.

Airlangga juga mengajak Civitas akademika Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, dan akademisi secara umum untuk ambil peran dalam program Kartu Prakerja.

"Saya mengajak Civitas akademika Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta untuk ambil peran dalam program ini, karena sesungguhnya misi kita sama mencerdaskan kehidupan bangsa," ujar Airlangga.

Selaku Ketua Komite Cipta Kerja, ucap Airlangga, diskusi kali ini sangat penting, untuk mendapatkan masukan dalam menyusun kebijakan dan mengendalikan Program Kartu Prakerja yaitu mengenai “Good Governance Prakerja”.

Baca juga: Jadi Komisaris Pertamina, Ahok Mengaku Dapat Fasilitas Kartu Kredit dengan Limit Rp 30 M

"Berbicara tentang kebijakan, saya meyakini bahwa kebijakan dan program itu harus beradaptasi dengan konteks sosial masyarakat," tutur Airlangga.

Sebab, bila tercabut dari konteksnya, Airlangga meyakini kebijakan dan program Kartu Prakerja menjadi kurang bermakna. Karena “sang” subjek, yaitu masyarakat, tidak dilibatkan.

Airlangga memaparkan pada tanggal 11 April 2020, Program Kartu Prakerja mulai membuka pendaftaran, dengan kuota sebanyak 200.000 orang.

Bentuknya semi-bansos, karena yang terdampak Pandemi COVID-19, bukan hanya mereka yang terdaftar di DTKS Kementerian Sosial.

"Sampai dengan minggu ini, 8,3 juta orang telah menjadi penerima Kartu Prakerja. Semua Kabupaten/Kota ada pesertanya. Sekali lagi, semua di 514 kabupaten/kota," ucapnya.

Di antara para penerima ini, ucap Airlangga, ada difabel, purna Pekerja Migran Indonesia, lulusan SD, pencari kerja, korban PHK, karyawan, hingga wirausaha.

"Pendek kata: semua. Inklusif. Karena memang sejatinya Prakerja terbuka bagi semua orang. Karena kita semua, harus beradaptasi dengan dunia kerja yang terus berubah," tutur Airlangga.

Airlangga berpesan kepada para mahasiswa, bahwa jalan digital end-to-end ditempuh agar bisa membantu masyarakat dalam skala lebih luas, lebih cepat, lebih akurat, dengan transparansi yang maksimal.

Menurut Airlangga, beragam pelatihan dapat disediakan dalam waktu singkat berkat kolaborasi dengan swasta. Saat ini dalam ekosistem Prakerja terdapat 179 lembaga pelatihan yang menawarkan lebih dari 1.591 jenis pelatihan.

"Ribuan pelatihan ini dijual di 7 platform digital. Kenapa platform digital? Agar antar pelatihan mudah diperbandingkan: silabus, pengajar, harga, rating, semua ada. Perusahaan platform digital ini mengeluarkan biaya-biaya: akuisisi pelatihan, customer service, IT, dan pajak," katanya.

Untuk melihat apakah tujuan Prakerja tercapai, evaluasi telah dilakukan. Terakhir, ucap Airlangga, survei Angkatan Kerja Nasional BPS pada Februari 2021 menunjukkan 90,97% penerima Kartu Prakerja mengatakan keterampilan kerja mereka meningkat setelah mengambil pelatihan.

Hasil ini tidak jauh berbeda dengan survey TNP2K, Cyrus Network, maupun survey dari PMO sendiri. Manajemen Pelaksana saat ini juga sedang menjalin kerjasama dengan 4 lembaga penelitian untuk mengukur dampak dari Program Kartu Prakerja.