Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Utang Melonjak, Pajak Naik, Ekonomi Merosot, PKS: Kebijakan Ekonomi Pemerintah Harus Dievaluasi

Menurut Sukamta, utang pemerintah terus melonjak, baik dari sisi besaran nilainya maupun rasionya terhadap produk domestik bruto (PDB).

Utang Melonjak, Pajak Naik, Ekonomi Merosot, PKS: Kebijakan Ekonomi Pemerintah Harus Dievaluasi
Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Data Kementerian Keuangan menyatakan, utang pemerintah per akhir April 2021 telah mencapai Rp 6.527,29 triliun.

Utang melonjak 26 persen atau mencapai Rp 1.355 triliun dibandingkan periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp 5.172,48 triliun.

Akibatnya rasio utang pemerintah pun mencapai 41,18 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Atas temuan yang makin mengkhawatirkan tersebut, Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Sukamta menyatakan pemerintah harus evaluasi kebijakan ekonomi akibat dari kenaikan utang terus menerus, berbagai kebijakan kenaikan pajak naik sementara pertumbuhan ekonomi negatif.

Menurut Sukamta, utang pemerintah terus melonjak, baik dari sisi besaran nilainya maupun rasionya terhadap produk domestik bruto (PDB).

Sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19, tren utang Pemerintah terus naik. Bahkan utang menjadi sumber utama pembiayaan pemerintah ketika pandemi Covid-19.

Baca juga: Utang Luar Negeri Indonesia Mendekati Rp 6.000 Triliun

"Porsi utang yang sudah di atas 30 persen dan tingkat imbal hasil/bunga yang tidak efisien dan memberatkan. Bahkan dibandingkan dengan negara tetangga ASEAN," ujar Sukamta.

Baca juga: Utang BUMN Tembus Ribuan Triliun, Stafsus Erick Thohir Sebut Masih Aman

"Jumlah utang yang terus membesar pada akhirnya rakyat Indonesia yang harus menanggung beban dengan kenaikan dan penambahan jenis pajak. Hal ini terjadi karena pemerintah tidak memiliki inovasi kebijakan fiskal," kata Sukamta kepada wartawan, Jumat (18/6/2021).

Baca juga: Anggito Abimanyu: Dana Haji Aman, Tak Ada Utang dan Tak Dipakai Untuk Biaya Infrastruktur

Sukamta juga menyoroti kenaikan utang dan jumlahnya yang besar ternyata tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Halaman
12
Penulis: chaerul umam
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas