Untuk opsi yang pertama, Kementerian BUMN memastikan terus mendukung Garuda Indonesia. Dalam hal ini Pemerintah akan mendukung Garuda melalui pemberian pinjaman atau suntikan ekuitas.

Opsi kedua (yang akan diambil oleh manajemen Garuda Indonesia), menggunakan hukum perlindungan kebangkrutan untuk merestrukturisasi Garuda Indonesia.

Diterangkan dalam opsi kedua, menggunakan legal bankruptcy process untuk merestrukturisasi kewajiban. Misalnya, seperti utang, sewa, kontrak kerja.

Opsi ketiga, merestrukturisasi Garuda Indonesia dan mendirikan perusahaan maskapai nasional baru.

Garuda dibiarkan melakukan restrukturisasi. Di saat bersamaan mulai mendirikan maskapai penerbangan domestik baru yang akan mengambil alih sebagian besar rute domestik Garuda Indonesia, dan menjadi national carrier di pasar domestik.

Dan opsi terakhir adalah, Garuda dilikuidasi dan sektor swasta dibiarkan untuk mengisi kekosongan.

Pimpinan Komisi VI DPR Minta Dirut Garuda Jadi Raja Tega Agar Tak Senasib Merpati

Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung meminta Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Irfan Setiaputra bersikap tegas dalam menyelamatkan maskapai berpelat merah.

"Saya mengatakan ke pak Irfan selaku Dirut, harus raja tega. Dalam arti lakukan semua langkah yang mungkin membuat Garuda itu cut loss, sehingga tidak harus memiliki opsi likuidasi. Kita ingin Garuda sebagai nasional flight carrier bisa bertahan, tidak bernasib seperti Merpati," kata Martin, Jumat (18/6/2021).

Baca juga: Garuda Indonesia Putuskan Tunda Pembayaran Kupon Sukuk Global

Martin pun menyarankan manajemen Garuda melakukan tiga hal dengan duduk bersama semua pemangku kepentingan, termasuk para karyawan Garuda.

Pertama, kata Martin, manajemen harus membuat minimum operasional Garuda agar bisa berjalan dan tidak mengalami kerugian.

"Rute-rute yang dijalani memang ada duitnya. Tidak ada lagi rute yang sementara ini rugi, terus diterbangi," ucap Martin.

Kemudian, adanya opini yang menyatakan karyawan Garuda berlebihan dari kebutuhannya, Martin meminta isu tersebut harus dibicarakan ke pihak-pihak terkait secara bersama.

"Lalu Garuda ini full service, tidak bisa pesawat ATR dan segala macam jalan, kasih saja ke Citilink karena pasti rugi kalau full service itu dijalani Garuda di rute tipis. Jadi tombol restart pertama, harus sepakati minimum operasionalnya seperti apa?," paparnya.