TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah melakukan berbagai upaya agar target herd immunity atau kekebalan kelompok, bisa secepatnya terpenuhi.

Setelah dilakukan kebijakan vaksin gotong rotong melalui perusahaan, kini pemerintah melakukan upaya lain yakni vaksinasi perorangan secara mandiri yang bisa dilakukan di jaringan klinik Kimia Farma di sejumlah daerah.

Wakil Menteri BUMN I Pahala N Mansyuri menyampaikan, saat ini pemerintah menerapkan PPKM Darurat di Jawa Bali, maka program vaksinasi adalah salah satu langkah untuk menghadapi meningkatnya kenaikan virus Corona.

Baca juga: Anggota DPR Kritik Vaksin Berbayar di Kimia Farma 

Untuk itu Program Vaksinasi Gotong Royong diperluas dengan memberi kesempatan kepada perusahaan-perusahaan ataupun individu bisa mengakses vaksin melalui klinik-klinik Kimia Farma khususnya untuk daerah PPKM Darurat.

Perluasan program vaksinasi gotong royong ini untuk percepatan herd humanity. Seperti diketahui program Vaksinasi Gotong Royong berbeda dengan Program Vaksinasi gratis untuk rakyat.

Sementara untuk mendukung program ini Vaksin yang digunakan bukan vaksin yang dipakai untuk program pemerintah, tetapi Sinopharm. BUMN selalu akan melaksanakan mendukung program vaksinasi untuk percepatan herd humanity. Adapun harga vaksin juga sudah sesuai dengan peraturan dan ketetapan yang berlaku.

Baca juga: Vaksin Bisa Dibeli di Kimia Farma, Wakil Ketua Komisi IX DPR Heran, Belum Pernah Dapat Laporan

Direktur Utama PT Kimia Farma Tbk (KAEF) Verdi Budidarmo menyebutkan, langkah yang ditempuh itu merupakan inisiatif Kimia Farma untuk membantu percepatan program vaksinasi Indonesia.

"Kimia Farma sebagai bagian dari Holding BUMN Farmasi berkomitmen untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan seluruh pihak untuk mempercepat vaksinasi nasional baik melalui Vaksinasi Gotong Royong Perusahaan maupun Individu,” kata Verdi dalam keterangannya, Minggu (11/7).

Langkah pemerintah mempercepat vaksinasi diapresiasi. Dr. Kamelia Faisal, MARS, Pengurus PB IDI dan Praktisi Medis Profesional, menyampaikan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang baru saja diundangkan ini merupakan upaya pemerintah dalam mempercepat herd immunity dan penanganan Covid-19.

Baca juga: Komisi IX Heran Ada Vaksin Berbayar di Kimia Farma, Minta Pemerintah Berikan Penjelasan

Kimia Farma sebagai salah satu garda depan penanganan Covid-19 di Indonesia berperan untuk mendistribusikan Vaksin Gotong Royong dengan support dari Biofarma, berperan dalam mendistribusikan dan tentunya Kementerian BUMN dalam memfasilitasi Masyarakat yang ingin berperan aktif dalam percepatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara Mandiri dan Gotong Royong, agar segera tercipta “herd immunity” / kekebalan kelompok di Indonesia.

Sementara itu, Ketua Umum IDI Dr. Daeng Mohammad Faqih menambahkan, vaksinasi Gotong Rotong Perorangan merupakan sebuah ikhtiar dari pemerintah untuk memperluas dan mempercepat proses vaksinasi dalam upaya mencapai herd immunity.

"Melalui Vaksinasi Gotong Royong di mana yang akan mengakses adalah kalangan yang mampu membayar , sementara untuk program vaksinasi gratis dari pemerintah juga terus dilakukan secara paralel. Sehingga melalui kedua program ini saya yakin proses vaksinasi dapat dilakukan secara lebih luas dan lebih cepat," ujar Daeng.

Kemudian, program vaksinasi berbayar juga Memberi kesempatan kepada saudara-saudara kita yang mampu untuk membantu pemerintah yang sudah bekerja keras, berusaha menanggulangi masalah Covid.

Pemerintah akan merasa terbantu dan menjadi lebih ringan, sementara warga yang mampu juga dapat secara gotong royong mengakses dan mendapatkan lebih cepat layanan vaksinasi Covid agar proses vaksinasi proses vaksinasi berjalan secara lebih luas dan lebih cepat, dan herd immunity dapat dicapai lebih cepat.