Pemerintah Diminta Fokus Tangani Pandemi Agar RI Bisa Naik Kelas Kembali
Pemerintah diminta fokus menangani pandemi Covid-19, agar Indonesia naik kelas kembali menjadi negara berpendapatan menengah atas.
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Sanusi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah diminta fokus menangani pandemi Covid-19, agar Indonesia naik kelas kembali menjadi negara berpendapatan menengah atas.
Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, penanganan Covid-19 yang maksimal dapat mendorong pemulihan ekonomi domestik yang dapat berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja, menekan tingkat kemiskinan, dan potensi peningkatan pendapat.
Baca juga: Sempat Melemah, Rupiah Kembali Menguat ke Rp 14.490 per Dolar AS, Berikut Kurs di 5 Bank
"Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan akan kembali pada trajectory pertumbuhan ekonomi, diharapkan akan mendorong peningkatan PDB per kapita pasca pandemi," kata Josua saat dihubungi, Selasa (13/7/2021).
Baca juga: Indonesia Perlu Perkuat Sektor Manufaktur Agar Rating di World Bank Kembali Naik
Menurutnya, pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi juga perlu didukung reformasi struktural seperti implementasi Omnibus Law UU Cipta Kerja, reformasi perpajakan yang didukung perubahan RUU KUP, serta berbagai kebijakan yang mentransformasikan ekonomi Indonesia.
"Ini diharapkan akan mendorong peningkatan investasi, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia mendekati level potensinya," paparnya.
Ia menyakini, adanya pemulihan ekonomi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta pertumbuhan PDB perkapita, maka Indonesia diperkirakan akan kembali masuk sebagai negara berpendapatan menengah atas dalam waktu tidak terlalu lama.
"Sehingga visi pemerintah untuk menjadi negara maju, bisa sebelum 2045," ucapnya.
Diketahui, Bank Dunia (World Bank) menurunkan kelas Indonesia, dari negara berpendapatan menengah atas (upper middle income country), turun menjadi negara berpendapatan menengah bawah (lower middle income country).