Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Kemenperin Dorong Peningkatan Nilai Output IKM Terhadap Industri

Untuk pasar BUMN, para pelaku IKM dapat mengakses pasar ini melalui platform digital bernama Pasar Digital atau PaDi.

Kemenperin Dorong Peningkatan Nilai Output IKM Terhadap Industri
ist
Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA), Gati Wibawaningsih 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perindustrian terus mendorong peningkatan nilai output Industri Kecil dan Menengah (IKM) terhadap industri nasional.

Saat ini kontribusi IKM terhadap industri mencapai 99 persen. Sementara tenaga kerjanya menyentuh 66,25 persen.

"Kita harus meningkatkan nilai output IKM terhadap industri yang saat ini masih 21,22 persen. Ini bisa kita tingkatkan kalau kita mengerjakannya bersama-sama, seperti pusat dan daerah," tutur Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih, saat Talkshow Peluang Pasar dalam Negeri dan Ekspor Produk IKM Pangan di Provinsi Jawa Tengah, Jumat (16/7/2021).

Gati mengungkap banyak sekali pelaku IKM yang sudah berproduksi tetapi barangnya tidak bisa diserap oleh pasar.

Baca juga: Dirjen IKMA Kemenperin: BUMN dan Pemda Pasar Bagus Buat Industri Kecil Menengah

Hal ini menjadi masalah, sehingga Kemenperin berusaha menyediakan informasi mengenai akses pasar kepada para pelaku IKM.

Baca juga: Program Live Shopping dari Kemenkop-UKM dan Shopee Jadi Wadah Promosikan Produk UMKM

"Potensi pasar itu sangat besar sekali dan saat ini potensi yang menjanjikan adalah pasar dari APBN, APBD, BUMN dan pasar ekspor," terang Dirjen IKMA Kemenperin.

Potensi-potensi pasar yang besar perlu diinformasikan kepada para pelaku IKM guna memperluas akses pasar produk mereka.

Baca juga: Blibli Ajak UMKM Go Digital dengan Bergabung ke Ekosistemnya

"Kalau belanja barang dan belanja modal di APBN ketika dijumlahkan itu ada sekitar Rp 609,3 triliun dan ini bisa dipenuhi oleh pasar atau produk dalam negeri," jelasnya.

Guna mempermudah mencapai pasar APBN atau APBD, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sudah membangun toko daring dan katalog elektronik yang dapat diakses para pelaku usaha.

"Jadi temen-temen dari provinsi, kabupaten dan kota, tolong kebutuhan dari kabupaten, kota atau bahkan provinsi itu dibikin e-katalog sektoral. Nanti ini bisa dikoordinasikan dengan LKPP, karena ini sangat penting mengingat pasar inilah yang paling menjanjikan bagi IKM," terang Gati.

Untuk pasar BUMN, para pelaku IKM dapat mengakses pasar ini melalui platform digital bernama Pasar Digital atau PaDi.

"Ada pasar ekspor yang bisa dijangkau lewat e-commerce global. Dari Kementerian Perindustrian khususnya Ditjen IKMA, kami memiliki program bernama e-Smart IKM yang dilaunching dari tahun 2017 dan sekarang semakin berkembang. Kami juga bekerjasama dengan marketplace global," kata Gati.

Kerjasamanya Kemenperin dengan e-commerce global memberikan informasi kepada para pelaku IKM mengenai perilaku dari pasar global, perilaku dari konsumen luar, bagaimana aturan-aturan yang berkaitan dengan ekspor dan distribusi, serta logistiknya juga. Kami sosialisasikan bagaimana tata caranya bagaimana memilih yang namanya proses distribusi yang bagus," ucap Gati.

Penulis: Lita Febriani
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas