Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memeriksa kantor PT Transjakarta, karena diduga tidak menjalankan aturan dalam PPKM Level 4.

"Pak Anies hentikan kematian para pekerja buruh di Transjakarta, sidaknya jangan ke kantor orang, ke kantor sendiri dulu," ujar Presiden KSPI Said Iqbal secara virtual, Senin (26/7/2021).

Said menjelaskan, berdasarkan data dari pekerja Transjakarta, perusahaan beroperasi 100 persen tanpa ada yang bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

"Saya dapat laporan sampai hari ini, tingkat kematian para pekerja Transjakarta lebih dari 20 orang, tingkat penularan Covid sudah lebih dari 10 persen. Ini ada apa pak Gubernur DKI Jakarta?" papar Said.

Baca juga: Minta Warga Taati Protokol Kesehatan, Gubernur Anies: Jangan Simpulkan Sudah Lewati Puncak

Baca juga: Ikuti Pemerintah Pusat, Anies Terbitkan Kepgub PPKM Level 4, Berikut Rincian Ketentuannya

Selain Transjakarta, kata Said, perusahaan besar seperti Panasonic dan Astra Grup, dan Suzuki Grup juga beroperasi 100 persen dengan alasan dapat izin dari Kementerian Perindustrian.

"Ini ada datanya dari pimpinan serikat pekerjanya. Kami minta bekerja bergilir bukan berhenti, diatur operasionalnya," ucap Said.

TransJakarta Membantah

PT Transjakarta membantah pernyataan Presiden KSPI Said Iqbal yang menyebut ada 20 karyawan Transjakarta meninggal akibat Covid-19, dan beroperasi 100 persen saat PPKM.

"Datanya dari mana? Kami susah merespon orang, 100 mati, ada 30 mati. Pertanyaan semua orang, kalau kena Covid kan punya risiko itu (meninggal). Tapi kalau dilihat korban di kita, sejauh yang saya tahu cuman 14 orang," ujar Direktur Utama PT Transjakarta Sardjono Jhony Tjitrokusomo saat dihubungi, Senin (26/7/2021).

Menurutnya, jumlah karyawan Transjakarta yang bekerja di kantor sebanyak 500 orang, dan ribuan lainnya berada di lapangan, di mana semua karyawan bekerja sesuai aturan yang berlaku serta menerapkan protokol kesehatan ketat.

"Transjakarta punya Satgas Covid-19, kami juga sudah melaksanakan vaksinasi. Orang belum ngapa-ngapain, ribuan karyawan kami sudah PCR Swab, kemudian dilakukan random test setiap hari minimum 200 orang, itu ada kebijakannya, ada surat direksinya," tuturnya.

Ia menjelaskan, sebelum diterapkan PPKM Jawa dan Bali, karyawan yang bekerja di kantor hanya 25 persen dan 75 persen bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

Setelah adanya keputusan PPKM, kata Sardjono, manajemen Transjakarta membuat kebijakan kembali yaitu 10 persen karyawan bekerja dari kantor, dan sisanya bekerja dari rumah.