"Yang masuk kantor itu hanya command center dan bagian pembayaran. Terus apa? Orang lain boleh hidup, tapi command center dan pembayaran tidak apa-apa kalau meninggal, kan tidak begitu, melihatnya tidak begitu," ujarnya.

Baca juga: Tim PON Tinju DKI Jakarta Fokus Pada Penyempurnaan Fisik

Baca juga: Wagub DKI Jakarta Minta Jajarannya Awasi Dugaan Penyerobotan Aset Milik Pemda di Muara Angke

"Kami ini di pelayanan, command center yang kontrol terhadap operasional. Lalu, bagian pembayaran, karena ada pihak-pihak yang harus kami layanan dari sisi office," sambung Sardjono.

Ia pun menyebut, korban meninggal akibat Covid-19 bukan hanya terjadi di Transjakarta saja, tetapi juga terjadi di perusahaan-perusahaan lainnya.

"Di tempat lain juga banyak, jadi keliru lah angkat isunya ini (KSPI). Ini pertanyaannya, ini pada mau ngapain si? Kalau buat kami manajemen adalah jangan ada yang jadi korban," ucapnya.

Anies: Perusahaan Non-Esensial yang WFO Penyumbang Penambahan Kasus Covid

Diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan terus mengimbau kepada seluruh pimpinan perusahaan yang tidak masuk dalam sektor esensial dan kritikal untuk menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (WFH).

Anies menyatakan secara tegas kalau para perusahaan non-esensial dan kritikal yang masih meminta pekerjanya datang langsung ke kantor adalah pihak yang menyumbang kasus harian Covid-19 terus bertambah di Jakarta.

"Saya minta kepada (perusahaan) non-esensial dan kritikal kalau anda tetap menugaskan karyawannya bekerja, maka anda termasuk penyumbang penambahan kasus Covid di Jakarta," tutur Anies kepada awak media, di Jakarta, Kamis (15/7/2021).

Orang nomor satu di Jakarta itu juga menegaskan kalau pihaknya yakni satgas Covid-19 masih dan akan terus melakukan inspensi mendadak alias sidak.

Jika ditemukan ada yang melanggar maka tidak segan pihaknya akan melakukan tindakan.

"Sidak jalan terus, tiap hari banyak yang diberikan sanksi jadi pemeriksaan jalan terus," tambah Anies.

Baca juga: Anies: Kasus Covid-19 Jakarta Turun, Tapi Angkanya 2 Kali Lebih Tinggi dari Puncak Gelombang Pertama

Baca juga: Awal Mula Kasus Pengadaan Tanah di Munjul hingga Alasan KPK Periksa Gubernur Anies Baswedan

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI itu juga menyatakan, pihak perusahaan non-esensial dan kritikal yang tetap menerapkan kebijakan WFO ini adalah pihak yang tidak bertanggung jawab.

Anies juga mengatakan, sikap seperti itu tidak menjunjung tinggi keselamatan manusia.

"Itu adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab tidak bermoral dalam situasi seperti sekarang tunjukan kita bahwa menjunjung tinggi keselamatan sesama manusia apalagi karyawannya," ungkapnya.