Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Ini Perbedaan Standar Akuntansi Kripto dan Digital Rupiah

Menurut Dedy, Central Bank Digital Currency (CBDC) yang nantinya bernama digital rupiah yang tengah dirumuskan Bank Indonesia tidak sama dengan...

Ini Perbedaan Standar Akuntansi Kripto dan Digital Rupiah
CPA Canada
Ilustrasi aset kripto. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kantor akuntan publik dan konsultan RSM Indonesia menilai aset kripto merupakan mata uang digital atau virtual yang dijamin dengan kriptografi, yang membuatnya hampir tidak mungkin untuk dipalsukan atau digandakan.

“Mata uang digital bersifat desentralisasi, tidak butuh bank sentral dan bank dalam transaksi karena transaksinya berlangsung secara peer-to-peer dari pengirim ke penerima,” kata Managing Partner Audit RSM Indonesia Dedy Sukrisnadi dalam keterangannya, Senin (26/7/2021).

Menurut Dedy, Central Bank Digital Currency (CBDC) yang nantinya bernama digital rupiah yang tengah dirumuskan Bank Indonesia tidak sama dengan mata uang kripto.

CBDC adalah uang digital yang diterbitkan dan peredarannya dikontrol oleh bank sentral, dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah untuk menggantikan uang kartal.

Baca juga: JP Morgan Disebut Jadi Bank Pertama Kelola Dana Investasi Aset Kripto

“RSM memandang keberadaan cryptocurrency ini perlu untuk terus dicermati terjadinya risiko yang merugikan. Sebagai contoh, populernya penggunaan mata uang kripto ini berisiko terhadap kestabilan moneter apabila masyarakat menggunakannya sebagai private digital currency,” ucap Dedy

Risiko lainnya, kata Dedy, terdapat risiko underground economy apabila pemegang atau pemilik mata uang kripto tidak mencatatnya sebagai aset yang dimilikinya.

Penambahan kekayaan dari peningkatan nilai mata uang kripto yang tidak tercatat dalam laporan keuangan, pada gilirannya akan berdampak pada kecilnya kewajiban perpajakan mereka.

Mengenai standar akuntansi mata uang kripto, kata Dedy, IFRS Interpretations Committee (IFRS IC or the Committee) pada Juni 2019 telah menerbitkan paper mengenai bagaimana perusahaan atau entitas yang memiliki mata uang kripto menerapkan standar akuntansi yang ada saat ini terhadap mata uang kripto ini.

“Terdapat beberapa standar yang relevan untuk dikaji keterterapannya yakni PSAK 50 (IAS 32) mengenai Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK 16 (IAS 38) mengenai Aset Takberwujud, dan PSAK 14 (IAS 2) mengenai Persediaan,” katanya.

Halaman
12
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas